REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan angka prevalensi stunting harus turun minimal tiga persen pada tahun ini. Ini demi mengejar target penurunan angka prevalensi stunting di tanah air hingga 14 persen pada 2024 dari saat ini yang masih mencapai 24,4 persen.
"Target penurunan untuk 14 persen tahun 2024 ini harus kita capai dan saya mengharap semua pihak supaya bersungguh-sungguh menjalankan program yang menjadi tanggung jawabnya dan berkolaborasi," ujar Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/5).
Karena itu, Wapres meminta koordinasi dan konvergensi antara kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Wapres memaparkan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen, atau menurun 6,4 persen dari angka 30,8 persen pada 2018.
"Itu artinya, kita harus menurunkan prevalensi sebesar 10,4 persen dalam 2,5 tahun ke depan, yang tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya," katanya
Untuk itu, ia pun berharap setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dapat menyusun rencana pencapaian setiap target antara yang menjadi tanggung jawabnya dan memastikan kecukupan dana, sarana, serta kapasitas implementasinya.
Wapres menekankan agar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus meningkatkan koordinasi rutin dengan K/L dan memastikan program-program terlaksana. Selain itu, BKKBN juga diminta mempertajam perencanaan dan penganggaran, melaksanakan pemantauan dan evaluasinya dan memastikan ketersediaan sistem data dan informasi terpadu untuk mempercepat penurunan stuntingnya.
Wapres meminta menteri kesehatan meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi spesifiknya, mempublikasikan data prevalensi stuntingnya di tingkat pusat dan daerah setiap tahun guna keakuratan dan kemutakhiran data stunting.
"Kepada Menteri Keuangan, saya mohon memastikan ketersediaan pemanfaatan dana transfer ke daerah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika