Rabu 11 May 2022 21:45 WIB

Pemerintah Dinilai Perlu Dampingi Pesantren Kembangkan Bisnis

Potensi ekonomi di pesantren tentu ada karena jumlah pesantren banyak.

Rep: Fuji Eka Permana/ Red: Agung Sasongko
Ilustrasi: Santri belajar di pesantren.
Foto: Andolu Agency
Ilustrasi: Santri belajar di pesantren.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Indonesia, Banu Muhammad, menyampaikan bahwa pemerintah perlu mendampingi pesantren yang sedang proses membangun bisnis. Supaya pesantren lebih bisa mendukung ekonomi umat.

Banu mengatakan, potensi ekonomi di pesantren tentu ada karena jumlah pesantren banyak. Jumlah santrinya saja sekitar lima juta dari jumlah pesantren sekitar 30 ribu. Kalau pesantren sebagai institusi tentu perannya sangat banyak, karena pesantren tinggal bersama masyarakat di tengah lingkungan masyarakat, pasti santri-santrinya juga menggerakan ekonomi.

Baca Juga

"Misalnya santri membeli beras tinggal dikalikan saja (dengan jumlah santri se-Indonesia), santri beli sabun dan seterusnya," kata Banu kepada Republika, Rabu (11/5/2022).

Ia mengatakan, santri adalah golongan masyarakat yang punya komitmen terhadap nilai agama. Mungkin yang harus dikuatkan adalah aspek pengembangan bisnis di pesantren. Beberapa pesantren di Lampung dan Cianjur ada yang produk pertaniannya masuk ke pasar modern.

Menurutnya, ketika bisnis yang dilakukan pesantren digerakan lebih optimal pasti dampaknya lebih signifikan. Dalam konteks keuangan, beberapa pesantren juga mendirikan badan usaha atau lembaga keuangan pesantren.

   

"Di samping itu, potensi alumni pesantren yang tersebar di mana-mana, mereka menggerakan ekonomi dengan nilai-nilai yang mereka bawa dari pesantren pasti akan sangat signifikan gerakan ekonominya, terutama industri halal, ekonomi secara umum, sektor ril secara umum," ujarnya.

Banu menyarankan agar pemerintah menemani atau mendampingi beberapa pesantren yang sedang proses membangun bisnis. Mereka didampingi, diberi penguatan manajerial dan finansial supaya bisa lebih tumbuh bisnisnya.

"Kalau mereka (pesantren) punya lembaga keuangan mungkin bisa didukung oleh pemerintah, dinas koperasi setempat, OJK, dan BI mungkin bisa turun mendukung, memberikan dukungan-dukungan yang lebih kuat," jelas Banu.

Pengamat Ekonomi Syariah ini melihat, beberapa BUMN juga telah memberikan beberapa CSR ke pesantren, dan membantu beberapa UMKM yang ada di sekitar pesantren atau usaha rumahan di sekitar pesantren.

Menurutnya, sebenarnya keterbatasan pesantren adalah akses. Yakni akses atas modal, dan akses atas pasar. Kalau akses-akses itu bisa dibantu dicarikan jalannya, maka pesantren menjadi bagian besar yang bisa mendukung perekonomian umat, baik dari konteks lapangan pekerjaan, peluang usaha maupun pendirian badan usaha atau lembaga keuangan di pesantren.

"Saya kira pesantren beberapa sudah punya kurikulum kewirausahaan tapi sebagian besar belum, kalau pendidikannya didukung, ada kurikulum pesantren yang diarahkan ke wirausaha atau sekedar ada pelatihan (wirausaha) pesantren bisa dilibatkan, karena kemandirian khasnya pesantren, pesantren-pesantren yang bagus saya kira khasnya mandiri, tinggal dibekali ilmu dan dibuka aksesnya akan cukup," jelas Banu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement