REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat (AS) pada Rabu (11/5/2022) terlibat adu pendapat dengan China dan Rusia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, terkait sanksi terhadap Korea Utara. China dan Rusia menentang dorongan AS agar PBB menjatuhkan sanksi baru kepada Korea Utara.
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden berupaya agar Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi sanksi baru untuk Korea Utara. China dan Rusia sama-sama memiliki hak veto. Mereka ingin ada pembicaraan baru dan bukan hukuman baru untuk Korea Utara.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, mengatakan, Dewan Keamanan PBB tidak bisa menunggu sampai Korea Utara melakukan tindakan provokatif, ilegal, dan berbahaya lainnya seperti uji coba nuklir. Dia mengatakan Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) atau nama resmi Korea Utara, telah melakukan 17 peluncuran rudal balistik sepanjang tahun ini.
Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertama pada 2006, dan memperketatnya selama bertahun-tahun untuk mengendalikan program rudal nuklir dan balistiknya. Thomas-Greenfield mengatakan, selama empat tahun terakhir, dua anggota Dewan Keamanan PBB yaitu China dan Rusia, telah mencegah setiap upaya untuk menegakkan sanksi.
Thomas-Greenfield mengatakan, dalam resolusi sanksi yang diadopsi pada Desember 2017, Dewan Keamanan berkomitmen untuk membatasi ekspor minyak ke Korea Utara jika mereka melakukan peluncuran rudal balistik yang mampu mencapai jangkauan antarbenua atau ICBM. Tahun ini, Korea Utara telah meluncurkan setidaknya tiga ICBM, dan Dewan Keamanan PBB tidak bertindak. Amerika Serikat (AS) mengusulkan rancangan resolusi untuk mengurangi separuh ekspor minyak ke Korea Utara.
"Dewan perlu berbicara dengan suara yang kuat dan bersatu untuk mengutuk perilaku Korea Utara," ujar Thomas-Greenfield.
Pekan lalu, Thomas-Greenfield mengatakan, AS ingin Dewan Keamanan PBB memberikan suara terhadap resolusi sanksi baru yang diusulkan. Dia juga mendesak anggota Dewan Keamanan PBB untuk mendukung tindakan tersebut.
Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun menyatakan penyesalannya terhadap usulan sanksi baru Amerika Serikat kepada Korea Utara. Dia mengatakan, pembicaraan langsung antara AS dan Korea Utara pada 2018 membuahkan hasil positif, dengan terjadinya penurunan eskalasi di Semenanjung Korea. Tetapi Amerika Serikat menciptakan kebuntuan dialog dengan tidak membalas inisiatif positif Pyongyang untuk membuka dialog.
"AS memegang kunci untuk memecahkan kebuntuan, dan harus mengambil tindakan nyata untuk menanggapi secara positif kekhawatiran Korea Utara, dan menciptakan kondisi untuk dimulainya kembali dialog lebih awal," kata Zhang.
"Rancangan resolusi AS berpusat pada sanksi lanjutan, dan ini bukan cara yang tepat untuk mengatasi situasi saat ini,” ujar Zhang menambahkan.
Musim gugur yang lalu China dan Rusia mengedarkan rancangan resolusi yang mendesak Dewan Keamanan untuk mengakhiri sejumlah sanksi terhadap Korea Utara. Zhang menyatakan harapan bahwa anggota dewan akan memberikan pertimbangan serius untuk pelonggaran sanksi tersebut.
"Kami ingin menghindari uji coba nuklir baru, jadi itu sebabnya kami tidak ingin memberikan sanksi tambahan yang mungkin memaksa salah satu pihak untuk mengambil tindakan lebih proaktif," ujar Zhang.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Anna Evstigneeva, mempunyai pendapat yang serupa dengan Zhang. “Sayangnya, sejauh ini dewan hanya memperketat pembatasan mengabaikan sinyal positif dari Korea Utara,” katanya.
Evstigneeva menyatakan penyesalannya bahwa, selama empat tahun terakhir dewan tidak bereaksi terhadap pembongkaran situs uji coba nuklir Korea Utara dan kepatuhan dengan moratorium pengujian nuklir. Menurutnya, ada kebutuhan solusi politik dan diplomatik untuk menyelesaikan masalah di Semenanjung Korea secara damai.
Sementara, Asisten Sekretaris Jenderal PBB, Khaled Khiari, mengatakan, Korea Utara telah meluncurkan lebih banyak rudal dalam lima bulan terakhir daripada dua tahun sebelumnya. Khiari, mengatakan, ada indikasi dilanjutkannya kegiatan konstruksi di lokasi uji coba nuklir Punggye-ri, yang ditutup pada 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika