REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja secara profesional dan sunguh-sungguh dalam Pemilu 2024 mendatang. Sebab ia menyebut, apapun yang akan dilakukan KPU pasti akan digugat oleh peserta Pemilu.
Hal ini Mahfud sampaikan usai menerima kunjungan KPU di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Ketua KPU Hasyim Asy'ari turut hadir dalam pertemuan itu.
"Saya katakan kepada KPU, hati-hati apapun yang Anda lakukan pasti ada yang menggugat. Oleh sebab itu, saya katakan KPU harus firm, bahwasanya bekerja dengan penuh tanggung jawab," kata Mahfud dalam video yang diunggah di kanal YouTube resmi Kemenko Polhukam.
Mahfud pun memastikan bahwa pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 akan segera dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. Hal ini, kata dia, sesuai dengan ketentuan.
Dia juga menegaskan, KPU merupakan lembaga yang mandiri dan independen. KPU, jelasnya, bukan bagian dari eksekutif, dalam arti dibawah Presiden, tetapi masih masuk dalam rumpun eksekutif berdasarkan hukum tata negara.
"Menurut hukum tata negara di rumpun eksekutif itu kan ada tapi kepala eksekutif kan Presiden dan tidak boleh intervensi kepada lembaga-lembaga, seperti KPU," ungkap dia.
Mahfud pun mempersilakan KPU untuk menjalankan tahapan Pemilu 2024. Ia bahkan menuturkan, pemerintah akan membantu terkait fasilitas administratif maupun keuangan.
"Kalau perlu fasilitas-fasilitas administratif, termasuk peraturan perundang-undangan yang mungkin diperlukan dikeluarkan oleh pemerintah nanti kita fasilitasi, keuangan dan sebagainya kan tentu harus lewat pemerintah nanti kita perlancar semuanya itu," tutur dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan, tujuan kunjungannya bersama jajaran KPU adalah silaturahim sekaligus konsultasi dengan Mahfud. Sebab, dia menuturkan, Menkopolhukam berperan membawahi sejumlah kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan Pemilu.
"Kami silaturahim ke sejumlah menteri yang berkaitan dengan Pemilu yang dibawah koordinasi beliau dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada KPU, khususnya kepada penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 supaya Pemilu bisa berjalan dengan tepat waktu. Kemudian berjalan secara demokratis dan integritas. Sehingga siapapun terpilih sebagai pemimpin eksekutif dan DPR benar-benar legitimate," ujar Hasyim.
