Sunday, 6 Rabiul Awwal 1444 / 02 October 2022

Sunday, 6 Rabiul Awwal 1444 / 02 October 2022

 

6 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Komisi Fatwa MUI Apresiasi MA Tentang Kewajiban Pengadaan Vaksin Halal

Kamis 12 May 2022 11:41 WIB

Rep: Imas Damayanti/ Red: Muhammad Hafil

 Komisi Fatwa MUI Apresiasi MA Tentang Kewajiban Pengadaan Vaksin Halal. Foto: Ilustrasi Sertifikasi Halal.

Komisi Fatwa MUI Apresiasi MA Tentang Kewajiban Pengadaan Vaksin Halal. Foto: Ilustrasi Sertifikasi Halal.

Foto: Republika/Kurnia Fakhrini
Kewajiban pengadaan vaksin halal diapresiasi MUI.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah Mahkamah Agung untuk mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 halal. Sebab saat ini, pengadaan vaksin non-halal sudah tidak relevan seiring kehadiran vaksin halal yang cukup beragam. 

 

"MUI apresiasi langkah MA dalam pengadaan vaksin halal," kata Anggota Komisi Fatwa MUI KH Miftah saat dihubungi Republika, Kamis (12/5/2022). 

Baca Juga

Pengadaan vaksin halal oleh MA ini sebagaimana yang dinyatakan dalam sidang putusan uji materi pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, belum lama ini.

Menurut Kiai Miftah, fatwa mengenai vaksin terbagi menjadi dua. Pertama, fatwa terhadap zatnya (apakah suci atau tidak, dan yang kedua fatwa mengenai penggunaannya. Dalam hal ini, kata dia, terdapat empat jenis vaksin yang telah mengantongi sertifikasi halal seperti Sinovac. Sedangkan terdapat vaksin yang haram namun penggunaannya diperbolehkan karena menimbang kondisi yang terjadi saat itu, seperti Astrazeneca dan Pfizer. 

"Karena ada keadaan yang mendesak saat itu, pemerintah dalam kondisi tidak bisa memilih, maka saat itu penggunaan vaksin non-halal diperbolehkan. Dengan catatan adanya kondisi darurat," kata dia. 

Namun demikian, dia melanjutkan, pemerintah saat ini bukan dalam kondisi terdesak dan tanpa pilihan. Sehingga fatwa kebolehan penggunaan vaksin non-halal menjadi gugur dan tidak relevan lagi saat ini. 

 

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile