REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengembangan SDM kelapa sawit merupakan salah satu program yang ditugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Hal ini bertujuan untuk bisa meningkatkan produktivitias perkebunan untuk mencapai target produksi CPO di tahun 2030 sekitar 67 ton per tahun.
Demikian dikatakan Kepala Divisi Program Pelayanan, Direktorat Penyaluran Dana, BPDPKS Arfie Thahar dalam Webinar dan Live Streaming “Dampak Positif Program PSR, Sarpras dan Pengembangan SDM Bagi Petani Sawit” seri 3, yang diselenggarakan Media Perkebunan dan BPDPKS, beberapa waktu lalu.
Menurut Arfie, untuk mencapai target produksi CPO 67 ton diperlukan keterlibatan SDM yang handal. Karena produktivitas kelapa sawit rakyat masih rendah yakni sekitar 3,6 ton/tahun. Pahahal potensi produksi kelapa sawit bisa sangat tinggi, bahkan di perkebunan besar swasta dengan GAP yang baik dapat mencapai hingga 10 ton per hektar (Ha).
“Itu yang ingin kita perbaiki dengan cara memberikan pelatihan pengembangan SDM kelapa sawit supaya bisa meningkatkan pengetahuan ketrampilan, keprofesionalan dan kemandirian para petani,” ujar Arfie.
Arfie menuturkan, untuk kegiatan pengembangan SDM kelapa sawit pada 2022 ini ada dua kegiatan yang difokuskan dari empat kegiatan yang ditugaskan yaitu program pendidikan dan pelatihan. BPDPKS tahun 2022 ini masih harus menyelesaikan sebanyak 2009 orang yang akan dilatih.
“Berdasarkan Peraturan Presiden BPDPKS memberikan program bea siswa kepada mahasiswa full mulai dari datang dari ke tempat belajarnya atau kampusnya sampai kembali ke rumah masing-masing. Ada yang satu tahun, tiga tahun dan empat tahun itu dibiayai full sampai selesai,” jelas Arfie.
Program SDM kelapa sawit tahun 2022 ini dibuka program Diploma 2 dan program Strata 1. Untuk penyelenggara pendidikan harus memiliki program studi dan mempunyai kompetensi di bidang kelapa sawit. “Karena dari sawit untuk sawit,” kata Arfie.
Menurut Arife, kinerja program Pengembangan SDM kelapa sawit terus meningkat dari tahun ke tahun. BPDPKS sudah mendanai sebanyak 9.679 SDM yang dilatih mulai pelatihan pekebun dan masyarakat umum di 21 provinsi dan sudah diberikan beasiswa bagi 3.265 mahasiswa dari 2016 hingga 2021 dan sudah lulus sebanyak 1.750 orang yang kebanyakan program D1 di Poltek CWE dan AKPY.
Jumlah penerima program pengembangan SDM PKS dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Pada 2016 ada 330 penerima, sedangkan pada 2021 sebanyak 660 orang yang menerima bea siswa untuk jenjang D1 hingga D4. Bahkan pada 2022 Ditjenbun menargetkan sebanyak 1.000 calon penerima bea siswa. “Tentu BPDPKS berharap jumlah penerima bea siswa pendidikan terus bertambah,” ujar Arfie.
Sementara itu, Analis Penyuluhan Perkebunan Sub Koordinator Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Riau T Nuranizah Ibrahim SE menuturkan, adanya pendanaan dari BPDPKS sangat membantu petani di Riau mengingat anggaran yang disediakan Pemerintah Provinsi Riau sangat terbatas.
Nuranizah mengatakan, peserta pelaksanaan pengembangan SDM PKS 2021 sangat antusia karena ilmu teknologi yang diberikan sudah susai perkembangan. Ada pun peserta untuk bea siswa anak petani ada 192 orang dari yang mendaftar saat itu sebanyak 275 orang. Sementara tahun 2020 hanya 80 orang.
“Dengan jumlah yang sangat signifikan ini kita sangat berterima kasih kepada pendanaan BPDPKS karena banyak anak petani di Riau yang ikut,” ujar Nuranizah.
Pada 2022, lanjut Nuranizah, ditargetkan pengembangan SDM pelatihan petani di Riau sebanyak 425 orang. Pada 2021 pesertanya hanya 284 orang terdiri 75 dari Kabupaten Kampar, dan 211 dari Pelalawan. Wilayah kabupaten juga hendaknya ditambah sehingga petani lain dapat berpartitisipasi.
Direktur Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) Sri Gunawan mengatakan, fasilitas yang diberikan BPDPKS terkait pengembangan SDM ini sangat lengkap. “Dan manfaatnya dan yang menikmati cukup banyak sekali,” ujarnya.
“Saya yakin sekali anaknya yang sudah lulus atau sedang kuliah itu sangat menikmati. Demikian juga Pemerintah daerah, KUD di wilayah PSR, perkebunan swasta selaku pendamping petani,” kata Sri Gunawan.
Menurut Sri Gunawan, program bea siswa harus diarahkan pada kelapa sawit sehingga produktivitas tetap berjalan secara kontinu. Karena tantangan di masa depan cukup besar terkait lingkungan, perubahan iklim. Sehingga SDM kelapa sawit harus diarahkan kepada tantangan ke depan.
Direktur Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta Muhammad Mustangin sangat mendukung dan antusias terkait program beasiswa BPDPKS ini. Karena di dalam sistem supply chain management yang dimulai dari hulu, prosesing hingga hilir maka penguatan yang utama ada di hulu.
Terkait itu maka penguatan di sektor hulu plantation itu tentu menjadi harus dilakukan. “Dengan program PSR ini menjadi tantangan yang harus kita dukung bersama. Di dalam segala aspek tentu tidak lepas dari SDM baik di hulu, tengah maupun di hilir dan harus disiapkan SDM yang unggul,” ujar Mustangin.
Menurut Mustangin, menjadi kewajiban bersama untuk mendidik SDM kelapa sawit. Vokasi merupakan pendidikan terapan di mana seperti diketahui mahasiswa harus betul-betul bisa mempelajari sistem pendidikan kelapa sawit secara utuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika