Jumat 13 May 2022 13:26 WIB

Perkuat Peran di Daerah, OJK Resmikan Kantor OJK Maluku

Peresmian kantor OJK Maluku merupakan perwujudan kemandirian OJK

Peresmian kantor OJK Maluku merupakan perwujudan kemandirian OJK dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi OJK di daerah.
Foto: OJK
Peresmian kantor OJK Maluku merupakan perwujudan kemandirian OJK dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi OJK di daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kerja pengawasan industri jasa keuangan dan perlindungan konsumen serta peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui pembangunan kantor representatif OJK di berbagai daerah.

“Peresmian kantor OJK Maluku merupakan perwujudan kemandirian OJK dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi OJK di daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam peresmian Gedung Kantor OJK Provinsi Maluku, di Kota Ambon, Jumat (13/5/2022).

Baca Juga

Seremonial peresmian gedung Kantor OJK Maluku dihadiri juga oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida, Wakil Gubernur Maluku Barnabas N Orno, Bupati

Maluku Tengah Tuasikal Abua. Turut hadir secara virtual Anggota Komisi XI DPR RI dan jajaran Dewan Komisioner OJK lainnya.

photo
Peresmian kantor OJK Maluku merupakan perwujudan kemandirian OJK dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi OJK di daerah. - (OJK)

Menurut Wimboh, peran Kantor OJK di daerah sangat strategis dalam mendukung tiga hal prioritas di masa pandemi Covid-19 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daerah dengan memanfaatkan sumber ekonomi baru, meningkatkan intermediasi lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan, dan memberikan perlindungan

bagi konsumen sektor jasa keuangan. Khusus untuk wilayah Maluku, Wimboh menekankan agar Kantor OJK memperkuat sektor UMKM yang selama ini menjadi andalan wilayah Maluku, di sektor perkebunan, pariwisata dan perikanan.

“Kantor OJK Maluku harus mendorong industri jasa keuangan untuk meningkatkan jumlah pembiayaan dengan proses yang mudah, cepat, dan terjangkau, kepada pelaku

UMKM dan sektor-sektor yang masih memiliki potensi untuk tumbuh,” katanya.

Wimboh menjelaskan bahwa untuk mendorong pengembangan sektor perikanan, perkebunan dan pariwisata tersebut perlu didorong pembiayaan berbasis KUR

bersubsidi pemerintah dengan model klaster. Pembiayaan KUR berbasis klaster ini, lanjut Wimboh dapat digunakan untuk pembelian alat pengolahan perikanan dan perkebunan guna meningkatkan produksi dan kualitas sehingga bisa memenuhi standar dan permintaan internasional.

Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan OJK dengan Pemerintah Provinsi yang telah terjalin

selama ini dalam mendukung perekonomian masyarakat Maluku. “Semoga hubungan baik yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi dengan OJK dapat terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku ini,” katanya.

Di wilayah kerja Kantor OJK Maluku terdapat 19 bank umum dengan 149 jaringan kantor, dua bank umum syariah dengan empat jaringan kantor, dan satu BPR dengan

18 jaringan kantor. Selain itu terdapat 23 perusahaan asuransi, 14 lembaga pembiayaan, satu dana pensiun, satu LKM dan tiga lembaga jasa keuangan khusus. Di industri pasar modal juga terdapat satu kantor Bursa Efek Indonesia, satu manajer investasi dan perusahaan sekuritas.

Kinerja Perbankan di Provinsi Maluku terus tumbuh. Volume usaha tahun TW I 2022 meningkat 9,51 persen (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan DPK 14,60 persen (yoy).

Penyaluran kredit tumbuh sebesar 13,96 persen dengan rasio NPL yang masih terjaga sebesar 1,16 persen.

Sementara itu premi asuransi umum TW I 2022 turun 16,22 persen (yoy) dengan jumlah klaim meningkat 50,28 persen. Sedangkan premi asuransi jiwa pada TW I 2022

(yoy) meningkat 121,82 persen yang diiringi dengan peningkatan jumlah klaim sebesar 102,82 persen. Kinerja perusahaan pembiayaan di provinsi Maluku juga meningkat dilihat dari piutang pembiayaan yang tumbuh pada TW I 2022 (yoy) sebesar Rp978,74 miliar atau 24,23 persen (yoy).

Pertumbuhan transaksi melalui fintech peer to peer lending di Provinsi Maluku juga meningkat. Pada TW I akumulasi penyaluran pinjaman mencapai Rp389,66 miliar atau

tumbuh 126,79 persen, dengan outstanding pinjaman sebesar Rp46,76 miliar atau 206,49 persen.

Jumlah pemberi pinjaman (lender) juga meningkat menjadi 1.241 atau tumbuh 32,30 persen dengan jumlah transaksi sebanyak 13.040 atau tumbuh 33,03 persen. Jumlah peminjam (borrower) mencapai 93.364 atau tumbuh 82,97 persen dengan transaksi sebanyak 505.126 atau tumbuh 102,41 persen.

Di pasar modal jumlah investor dari Provinsi Maluku pada TW I juga meningkat dengan jumlah single investor identification (SID) total mencapai 23.637 meningkat sebesar

132,44 persen yoy atau tumbuh sebanyak 13.468 investor pada TW I 2022.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement