REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar
Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai sebagai pertemuan antara kelompok nasionalis dan Islam. Koalisi ini diprediksi akan mengusung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres), mengingat Golkar memiliki suara yang lebih tinggi dibandingkan PAN dan PPP.
"Wajar jika koalisi ini juga mengusung Airlangga Hartarto, karena ia Ketum Golkar pemilik kursi mayoritas dalam koalisi tersebut. Dengan terbentuknya koalisi ini, maka peluang adanya tiga pasang kandidat cukup besar," ujar peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, Jumat (13/5/2022).
Kendati demikian, ia melihat bahwa dinamika akan semakin menarik ketika Koalisi Indonesia Bersatu menentukan calon wakil presiden (cawapres) dari Airlangga. Pasalnya, ada kepentingan dari PAN dan PPP untuk mendorong kadernya menjadi pendampingnya.
PAN dan PPP adalah partai dengan basis kelompok Islam yang kerap disebut tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen oleh banyak lembaga survei. Jika kadernya dapat menjadi cawapres dari Airlangga, itu akan menghadirkan efek ekor jas atau coattail effect untuk partainya menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Bila ini menjadi alasan mereka, maka kandidat non partai bisa berguguran, tidak jadi calon meski popularitas dan elektabilitas signifikan. Jadi pertimbangan pencalonan tersebut bisa jadi hitung-hitungannya tidak sekedar untuk menang pilpres, tapi juga dampak coattail effect bagi partainya," ujar Romli.
Sebelumnya, Partai Golkar, PAN, dan Partai Persatuan PPP menggelar pertemuan pada Kamis (12/5/2022) malam. Hasilnya, ketiga partai bersepakat untuk bekerja sama untuk agenda politik Pemilu 2024.
"Ini merupakan kumpulan pengalaman bersama dan tentunya kita akan bekerja sama ke depan untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan. Termasuk dalam Pemilu nanti di 2024," ujar Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (12/5).
Namun, belum ada nama capres yang akan diusung oleh koalisi tersebut.
"Terima kasih," jawab Airlangga ketika ditanya siapa sosok yang akan diusung menjadi capres.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi juga masih enggan mengungkap sosok yang akan menjadi capres dan cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu. Ia menyampaikan, pertemuan tersebut masih dalam rangka menyamakan persepsi bersama Partai Golkar dan PPP.
"Pertemuan PAN-Golkar-PPP, Koalisi Indonesia Bersatu untuk menyamakan persepsi dan pemikiran dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar Viva saat dihubungi, Jumat.
Ketiga partai memiliki persepsi yang sama, bahwa pemilu adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat dan sarana demokrasi. Prosesnya dapat berjalan efektif dan kualitatif untuk menciptakan demokrasi Indonesia yang maju dan bermartabat.
"Politik ide, gagasan, dan pemikiran adalah menjadi bagian esensial dalam proses politik agar dapat membangun pemilu elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," ujar Viva.
Ditanya kembali soal peluang Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan untuk maju sebagai capres atau cawapres, Viva enggan menjawabnya. Mengingat partai berlambang matahari itu merupakan pemilik suara terbesar kedua di Koalisi Indonesia Bersatu.
Adapun. Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menjelaskan bahwa pertemuan antara Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa merupakan langkah awal pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu. Terkait capres dan cawapres, hal tersebut akan dibahas lebih lanjut setelah pertemuan tersebut.
"Soal capres-cawapres itu bagian yang kami akan diskusikan lebih lanjut. Tentu PPP dan PAN menghormati Partai Golkar untuk mengusung Pak Airlangga Hartarto," ujar Arsul kepada wartawan, Jumat.
Ia tak menampik, pertemuan antara ketua umum Partai Golkar, PAN, dan PPP membahas terkait koalisi untuk 2024. Menurutnya, ada titik-titik persamaan terkait visi dan misi untuk pemerintahan pasca 2024 di antara ketiga partai tersebut.
"Visi umumnya masih meneruskan visi pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin saat ini dan misinya adalah melanjutkan pembangunan proyek-proyek strategis. Dengan titik-titik tekan bidang tertentu, terutama yang belum terselesaikan di periode ini," ujar Arsul.