Indonesia Dinilai Masih Lambat Kembangkan Wisata Halal
Rep: Wahyu Suryana/ Red: Fernan Rahadi
Ilustrasi Wisata Halal | Foto: Foto : MgRol112
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Dewan Penasihat Jaringan Wisata Muhammadiyah (JWM), Tazbir Abdullah mengatakan, Indonesia masih lambat mengembangkan wisata halal. Karenanya, jangan heran pasar wisata halal diambil negara-negara tetangga yang Muslimnya minoritas.
Padahal, ia menekankan, wisata halal tersebut merupakan sebuah tuntutan bagi segmentasi Muslim. Sebab, umat Islam di seluruh dunia miliaran jumlahnya, dan sangat penting bisa diluaskan pemahaman tentang halal yaitu bersih dan sehat.
"Karena itu, orang non-Muslim di Eropa senang dengan produk halal," kata Tazbir dalam bincang-bincang Pameran UMKM dan Pariwisata Ekonomi: Kemanfaatan Memiliki Label Halal yang digelar Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPP) DPC Sleman, Jumat (13/5/2022).
Maka itu, ia menyarankan, pemerintah lebih serius mengembangkan wisata halal. Apalagi, lanjut Tazbir, saat tidak didukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Indonesia akan ketinggalan. Karenanya, Muhammadiyah turut memberi fokus ke sana.
Melalui JWM, Muhammadiyah tidak cuma fokus kepada pendidikan dan kesehatan. Kini, mulai mengembangkan JWM yang terkait wisata halal karena Muhammadiyah merupakan organisasi yang terbesar di dunia yang anggotanya tersebar pula di seluruh dunia.
JWM semakin giat mendorong pelaku wisata untuk mengembangkan wisata halal. Tazbir berharap di DIY sertifikasi halal menjadi tuntutan masyarakat karena wisata halal semakin luas, termasuk makanan/minuman dan akomodasi yang harus ada label halal.
"Karena tanpa label halal tidak dijamin halal," ujar Tazbir.
Founder & CEO biznIDs, M Budi Negoro berpendapat, sertifikasi halal menjadi bisnis besar. Sebab, dengan sertifikasi halal bisa meningkatkan omset. Misal, restoran-restoran Jepang yang bersertifikat halal selalu terlihat antrean yang panjang.
Ia menekankan, pada era keterbukaan seperti sekarang banyak produk asing masuk ke Indonesia dan memiliki sertifikat halal. Karenanya, UMKM yang tidak memiliki atau mengurus sertifikat halal terciderai, apalagi sudah ada UU Jaminan Produk Halal.
"Yang mewajibkan semua usaha di Indonesia harus bersertifikat halal," kata Budi.
Wakil Ketua Panitia Pameran Tetra, Budiarto menambahkan, sertifikasi memang jadi fokus utama. Karenanya, terkait sertifikasi halal, HIPPPI DPC Kabupaten Sleman bekerja sama Jaringan Wisata Muhammadiyah akan memberikan subsidi pengurusan. "Bagi 10 UMKM yang menjadi peserta pameran UMKM dan pariwisata," ujar Budiarto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
