Pemkab Boyolali Raih WTP dari BPK 11 Kali Berturut-turut
Red: Muhammad Fakhruddin
Pemkab Boyolali Raih WTP dari BPK 11 Kali Berturut-turut. Kantor BPK (ilustrasi) | Foto: telisiknews
REPUBLIKA.CO.ID,BOYOLALI -- Pemerintah Kabupaten Boyolali telah berhasil meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 11 kali berturut-turut.
"Kami rasa syukur atas pencapaian menerima LHP dari BPK dengan opini WTP ini, menjelang Hari Jadi ke-175 Kabupaten Boyolali," kata Bupati Boyolali M Said Hidayat, di Boyolali, Jumat (13/5/2022).
Pemkab Boyolali menerima LHP dari BPK dengan opini WTP tersebut merupakan yang ke-11 secara berturut-turut sejak 2011 hingga 2022 ini. "Syukur Alhamdulillah, tentunya merupakan hadiah terbaik untuk masyarakat Kabupaten Boyolali menjelang HUT Pemerintah Kabupaten Boyolali," kata Bupati.
Olah karena itu, Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Boyolali yang telah bersama-sama menjalankan pemerintahan dan tata kelola keuangan dengan baik sehingga menghasilkan penilaian hasil pemeriksaan yang baik.
Atas prestasi tersebut, Bupati mengajak seluruh komponen baik dari jajaran pemerintahan maupun masyarakat Kabupaten Boyolali untuk menjaga prestasi yang sudah diperoleh daerah yang sering dijuluki "Kota Susu" ini. "Hasil prestasi ini, harus kami syukuri bersama dan kami berharap ke depan bersama-sama pula untuk terus menjaga agar prestasi yang dicapai ini dapat diteruskan di kemudian hari.Sementara itu, pada acara penerima LHP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali Kepada Bupati Boyolali M Said Hidayat, di Kantor BPK Perwakilan Jateng, di Semarang, Jumat.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali mengucapkan selamat kepada Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP serta berharap opini tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) serta dapat mempertahankan apa yang sudah dicapai.
"Mari bersama-sama untuk berkomitmen dalam rangka mendukung penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
