Beberapa bulan terakhir, negara-negara Barat yang utamanya dipimpin Amerika Serikat (AS) berusaha membentuk front persatuan guna mendukung Ukraina dalam bertahan melawan invasi Rusia.

Saat tengah intens mengoordinasikan upaya untuk menekan Moskow, pemerintah Barat juga mengawasi langkah diplomatik Cina, terutama upaya negara itu dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara otokratis. Sejak Rusia memulai invasi ke Ukraina pada akhir Februari, negara-negara Barat telah berulang kali memperingatkan Beijing agar tidak memberikan bantuan militer ke Moskow.

Minggu ini, pejabat senior AS mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka tidak melihat adanya dukungan "terbuka" dari Cina, baik secara militer dan ekonomi, kepada Rusia. Meski demikian, pemerintah Cina sejauh ini belum mengutuk tindakan Rusia di Ukraina.

Mitra-mitra ideal Beijing

Selama dua bulan terakhir, Beijing juga telah menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi dengan pemerintah militer di Myanmar. Menjanjikan kerja sama dan pertukaran di semua bidang, sekaligus menjadi tuan rumah pertemuan multinasional untuk membahas krisis kemanusiaan dan ekonomi yang dihadapi Afganistan.

Sejumlah ahli percaya bahwa stabilitas di negara-negara ini adalah kepentingan Beijing karena semua berbagi perbatasan darat dengan Cina. "Ada alasan alami bagi Beijing untuk berusaha merangkul mereka," kata Ian Chong, ilmuwan politik dari National University of Singapore (NUS), Singapura.

Negara-negara ini tampaknya adalah mitra yang lebih ideal untuk Beijing karena kesepakatan yang dibuat dengan negara tersebut cenderung kurang mendapat pengawasan dan pertanyaan.

Menantang tatanan yang dipimpin AS

Dengan langkahnya baru-baru ini, Cina mengisyaratkan bahwa mereka memandang tatanan internasional yang dipimpin AS tidak lagi sah, demikian menurut Sari Arho Havren, peneliti tamu di Universitas Helsinki, Finlandia.

"Elit Partai Komunis Cina percaya bahwa mereka menawarkan bentuk pemerintahan yang unggul dengan stabilitas dan pembangunan ekonomi, dan baru-baru ini dengan bantuan penanganan COVID-19," ujarnya kepada DW.

"Perkembangan langkah Cina dan tantangannya terhadap Amerika Serikat sebagai negara paling kuat di dunia dapat terasa utamanya di belahan bumi bagian selatan. Karena tidak menerima tatanan internasional saat ini, Cina menantangnya di tempat yang tidak terlalu merugikan dirinya sendiri," tambah Havren.

Bulan lalu dalam acara tahunan Boao Asia Forum, Presiden Cina Xi Jinping mengusulkan "inisiatif keamanan global" yang akan menjunjung prinsip "keamanan tak terpisahkan". Menurutnya, dunia harus menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara, sambil memperhatikan masalah keamanan yang valid bagi semua.

"Kita harus menjunjung tinggi prinsip keamanan tak terpisahkan, membangun arsitektur keamanan yang seimbang, efektif dan berkelanjutan, dan menentang pembangunan keamanan nasional atas dasar ketidakamanan di negara lain," kata Presiden Xi.

Rincian dari inisiatif yang diungkapkan oleh Xi Jinping masih belum jelas. Namun, Ivana Karaskova, pendiri dan pemimpin MapInfluenceEU, sebuah proyek yang memetakan pengaruh Cina dan Rusia di wilayah Eropa Tengah dan Timur, mengatakan bahwa inisiatif tersebut menargetkan negara-negara berkembang.

"Ini ditujukan untuk negara-negara berkembang dengan penekanan pada tahap pembangunan bersama atau pengalaman bersama dalam mengalami sejarah kolonialisme, dan menekankan prinsip-prinsip kedaulatan dan tanpa intervensi."

Pukulan besar bagi organisasi internasional

Saat Amerika Serikat dan Cina tengah mencoba mengonsolidasikan hubungan mereka dengan negara-negara dengan nilai-nilai yang sama, muncul kekhawatiran tentang kemungkinan persaingan ini akan menimbulkan tantangan bagi sistem internasional yang tengah berjalan.

"Sekarang kita telah memasuki fase di mana berbagai wilayah geografi telah menyadari ketergantungan strategis dan kritis mereka dan telah mulai, kurang lebih, melindungi pasar terbuka mereka dari perusahaan-perusahaan yang disubsidi negara Cina dan berusaha mendapatkan timbal balik dengan cara mereka sendiri," ujar Havren.

"Dua blok yang muncul ini dan persaingan antara mereka akan menyebar ke semua bidang, termasuk pertahanan, perdagangan, investasi, dan teknologi. Sistem internasional yang ada tengah ditantang oleh koalisi longgar yang dipimpin oleh Cina dan Rusia, sementara demokrasi Barat berusaha mempertahankannya," menurut Havren.

Ia memperkirakan bahwa persaingan ini akan memberikan pukulan besar bagi organisasi internasional karena mereka berisiko menjadi "usang" dan telah menunjukkan ketidakmampuannya dalam memecahkan berbagai masalah penting, termasuk perang Ukraina.

Upaya pertahankan level kerja sama

Terlepas dari kesenjangan yang semakin besar di antara kedua kubu, negara-negara Barat masih berharap untuk dapat mempertahankan beberapa tingkat kerja sama dengan Beijing dalam isu-isu tertentu, seperti perubahan iklim. Namun, itu tidak mudah mengingat persaingan yang berkembang dan rasa ketidakpercayaan yang semakin dalam.

John Kerry, utusan khusus kepresidenan AS untuk iklim, baru-baru ini mengatakan bahwa kerja sama iklim antara Washington dan Beijing menjadi "lebih sulit" karena kian tajamnya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. "Ini membuat diplomasi lebih rumit," tambah Havren.

Ian Chong dari NUS juga berpendapat bahwa upaya untuk membuat Beijing mengatasi perubahan iklim menjadi lebih sulit.

"Semua orang menyadari bahwa setiap negara perlu berbuat sesuatu tentang lingkungan, tetapi masalah siapa yang harus melakukan lebih banyak dan siapa yang melakukan lebih sedikit, serta apakah negara-negara maju bisa mengatur apa yang harus dilakukan negara lain, tampaknya ini akan terus menciptakan ketegangan," ujar Ian Chong. (ae/yf)

Ikuti Whatsapp Channel Republika