REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mendorong kemitraan ASEAN-AS dalam penanganan perubahan iklim. Jokowi pun menyampaikan tiga poin penting terkait penanganan perubahan iklim dalam pertemuan dengan para pemimpin negara-negara ASEAN dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC, Jumat (13/5/2022).
“Pembiayaan iklim yang harus terpenuhi, kerja sama transisi energi diperkuat, dan investasi di ekonomi hijau harus ditingkatkan,” ungkap Jokowi dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (14/5/2022).
Dalam pertemuan tersebut yang khusus membahas isu perubahan iklim, transformasi energi bersih, dan infrastruktur yang berkelanjutan itu, pertama, Jokowi menyingung pembiayaan iklim. Jokowi mendorong komitmen negara maju lainnya untuk memenuhi semua komitmennya dalam pencapaian Nationally Determined Contributions (NDC) secara global. Menurut Jokowi, pada periode 2000-2019, ASEAN hanya memperoleh 56 miliar dolar atau sekitar 10 persen dari total dukungan pembiayaan iklim negara maju.
“Saya harus terus terang bahwa komitmen negara maju untuk implementasi isu pembiayaan iklim sangat rendah. Kondisi ini menjadi penghambat pencapaian NDC secara global,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi mengatakan ASEAN berkomitmen meningkatkan proporsi energi baru terbarukan dari 14 persen pada 2018 menjadi 23 persen pada 2025. Upaya ini kata dia, memerlukan investasi dan teknologi setidaknya 367 miliar dolar di sektor energi bersih.
"Di Indonesia, transisi energi 8 tahun ke depan membutuhkan 30 miliar dolar,” kata Jokowi.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menyampaikan potensi besar yang dimiliki Indonesia terkait transisi energi. Yaitu potensi energi terbarukan sekitar 437 GW baik dari energi surya, bayu maupun panas bumi yang saat ini, pemanfaatannya baru mencapai 0,3 persen dari total potensi. “Indonesia juga miliki potensi besar sebagai hub pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan yang akan kita butuhkan 5 tahun ke depan," kata Jokowi.
Sementara, terkait investasi ekonomi hijau, Jokowi mengungkapkan potensi peluang ekonomi yang besar dalam pengembangan ekonomi hijau. Oleh karena itu diperlukan mekanisme yang mempertemukan tidak saja sektor pemerintah namun juga dunia usaha.
“Investasi di sektor infrastruktur hijau bisa menjadi unsur penting kolaborasi ASEAN-AS yang membutuhkan setidaknya 2 triliun dolar dalam 1 dekade mendatang," katanya.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim John Kerry, Menteri Energi AS Jennifer M. Granholm, dan Menteri Transportasi AS Pete Buttigieg. Turut mendampingi Presiden Jokowi yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Duta Besar RI untuk AS Rosan Roeslani, sementara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengikuti acara di ruangan terpisah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika