Gelar Rakor, BSKDN Kemendagri Ingin Serap Isu Strategis Daerah
Red: Fernan Rahadi
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (13/5/2022) lalu. Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan masukan dari pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan nasional. | Foto: dokpri
REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (13/5/2022) lalu. Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan masukan dari pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan nasional.
“Saat ini kita ingin mewujudkan apa yang lebih dikenal dengan Indonesia Emas 2024. Sebagai badan baru, BSKDN ingin mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu semua hal-hal apa saja yang perlu dan strategis dilakukan untuk mencapai hal tersebut,” ungkapnya dalam sambutan rakor.
Menyerap saran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, lanjut Eko, merupakan hal yang amat penting, mengingat provinsi tersebut akan menjadi ibu kota negara baru. “Ini merupakan satu bagian penting dari perjalanan kami di provinsi-provinsi terpilih. Apalagi di Provinsi Kalimatan Timur inilah nanti ada ibu kota negara. Saran dari Bapak dan Ibu akan kami tindaklanjuti sebagai masukan untuk pimpinan dalam merumuskan berbagai kebijakan nantinya,” kata Eko.
Menyambut hal tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi mengapresiasi langkah yang dilakukan BSKDN. Hadi juga menyampaikan terima kasih telah memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi yang dikunjungi BSKDN.
Dalam kesempatan itu pula, Hadi juga menyampaikan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur dalam peningkatan pembangunan di wilayah mereka. “Di Provinsi Kalimantan Timur ini ada 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Terbesar di seluruh Indonesia. Tapi pembangunan di Kalimantan Timur belum mendapatkan perhatian yang serius. Jalan-jalan kita masih rusak,” cerita Hadi.
Ia mengharapkan dengan pembangunan di Kalimantan Timur dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam mencapai pemerataan pembangunan nasional. "Seharusnya support pada Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru bisa maksimal," katanya menambahkan.
Saran dan masukan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur tersebut selanjutnya akan dibawa BSKDN ke tingkat pimpinan pusat untuk ditindaklanjuti. "Kami diberi amanah untuk melakukan ini (menyerap saran) dan akan membantu secara maksimal. Saran-saran strategis akan memperbaiki penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat," ujar Eko.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur, Fitriansyah, mengatakan momen ini amat tepat untuk berdiskusi terkait peningkatan kinerja pemerintah.
"Inti kegiatan ini adalah pemaparan dan penjelasan terkait beberapa hal yang menjadi dasar rekomendasi kebijakan di daerah. Semuanya difasilitasi oleh Litbang Kemendagri, yang sekarang bertransformasi menjadi BSKDN,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
