REPUBLIKA.CO.ID, KABUL — Afghanistan menghadapi defisit anggaran sebesar 501 juta dolar AS atau setara dengan Rp 7,3 triliun pada tahun keuangan ini.
Hal ini disampaikan otoritas Taliban pada Sabtu (14/5/2022). Dilansir dari Alarabiya pada Ahad (15/5), ini adalah pengumuman anggaran nasional tahunan pertama sejak Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan pada Agustus tahun lalu.
Kendati demikian, tidak ada penjelasan rinci tentang bagaimana kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan akan dipenuhi.
Wakil Perdana Menteri Afghanistan, Abdul Salam Hanafi, mengatakan pemerintah memperkirakan pengeluaran 231,4 miliar Afgani (Rp 38,5 triliun) dan pendapatan domestik 186,7 miliar Afgani (Rp 31,1 triliun).
“Penerimaan tersebut merupakan pungutan dari departemen yang terkait dengan bea cukai, kementerian dan pertambangan,” kata Juru Bicara Kementerian Keuangan, Ahmad Wali Haqmal.
Sejak invasi pimpinan Amerika Serikat ke Afghanistan pada 2001, pemerintah yang didukung Barat secara berturut-turut sebagian besar mengandalkan bantuan asing.
Namun pada Agustus 2021, pasukan asing menarik diri dari Afghanistan, menyebabkan runtuhnya pemerintah dan pengambilalihan Taliban.
Dunia internasional belum secara resmi mengakui pemerintah Taliban. Negara ini sedang menghadapi masalah keamanan yang meningkat dan krisis ekonomi, sementara badan-badan bantuan mencari cara untuk membantu 50 juta warga Afghanistan tanpa memberikan akses langsung dana kepada Taliban.
Hanafi mengatakan anggaran untuk tahun anggaran berjalan, yang berlangsung hingga Februari mendatang, telah disetujui Dewan Kementerian dan dikonfirmasi oleh pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhunzada, dan hanya akan menggunakan dana lokal.
Rinciannya, pekerjaan di bidang pembangunan akan memakan 27,9 miliar Afgani. Tetapi tidak ada rincian lebih lanjut mengenai pengeluaran di bidang lainnya seperti pertahanan.
“Kami telah memperhatikan pendidikan, pendidikan teknis, dan pendidikan tinggi dan semua fokus kami adalah bagaimana membuka jalan pendidikan untuk semua orang,” kata Hanafi.
Otoritas Taliban belum mengizinkan dimulainya kembali pendidikan bagi anak perempuan. Mereka hanya diizinkan sekolah dasar dan tidak mengizinkan untuk membuka kelas bagi perempuan untuk sekolah lanjut.
Padahal di awal pemerintahannya, Taliban berjanji akan berbeda dari ketika mereka menguasai Afghanistan di rezim sebelumnya.
Sumber: alarabiya
