REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Temuan menunjukkan bahwa tren kepuasan terjadap kinerja Presiden menurun sebanyak 58,1 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, mengatakan, tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden saat ini berada di angka 58,1 persen, terbagi pada 8 persen sangat puas dan 50,1 persen cukup puas. Sedangkan responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 29,1 persen dan 6,1 persen tidak puas sama sekali.
“Bila berdasarkan pemilihan presiden, pemilih Jokowi-Maruf menyatakan kurang puas 23 persen, lalu berdasarkan wilayah Sulawesi tingkat kepuasannya lebih rendah dibandingkan wilayah lain 7 persen,” kata Burhanudin dalam pemaparannya melalui Youtube Indikator, Ahad (15/5/2022).
Menurut Burhanuddin, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden ini menurun sejalan dengan data grafik inflasi. Ketika masyarakat tidak puas terhadap kinerja presiden adalah ketika inflasi meningkat tinggi.
Pada Juni 2015, ketika inflasi tinggi tingkat kepercayaan terhadap Jokowi pun turun. Ketika itu ada kenaikan BBM. Tetapi 2015 itu bukanlah satu-satunya yang terendah. Tingkat kepuasan terhadap Presiden yang terendah juga terjadi hari ini.
“Inflasi mulai meningkat terutama sejak Februari, sekarang sudah hampir 4 persen, kepuasan terhadap Jokowi juga tertekan. Ini 58,1 persen kepuasan terhadap presiden di bulan Mei, adalah kepuasan paling terendah selama 6 tahun terakhir,” kata dia.
Lalu apa yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden? Menurut Burhanuddin, berdasarkan hasil survei, ketika Covid-19 tengah melonjak, masyarakat tidak puas karena Presiden dianggap tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19.
Kemudin ketika Covid-19 mulai landai, masyarakat tidak puas karena pengangguran semakin meningkat, kemudian bantuan yang dianggap tidak merata. Terakhir, responden menganggap tidak puas karena meningkatnya harga-harga pokok, ditambah lagi dengan kasus mafia minyak goreng.
“38,9 persen memilih tidak puas adalah karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat, bantuan tidak merata 10,7 persen, pengangguran 8,4 persen, gagal menangani mafia minyak goreng 7,4 persen, gagal menanggulangi Covid 4,5 persen. Empat isu teratas berkaitan dengan minyak goreng,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika