Friday, 21 Muharram 1444 / 19 August 2022

Friday, 21 Muharram 1444 / 19 August 2022

 

21 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Permintaan Wapres ke MUI: Kembali ke Khittah dan Prinsip Gerakan

Selasa 17 May 2022 12:46 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Muhammad Hafil

Permintaan Wapres ke MUI: Kembali ke Khittah dan Prinsip Gerakan. Foto: Wakil Presiden Maruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/5).

Permintaan Wapres ke MUI: Kembali ke Khittah dan Prinsip Gerakan. Foto: Wakil Presiden Maruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/5).

Foto: Dok. BPMI/Setwapres
Wapres ingatkan MUI wajib membangun umat.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak jajaran pengurus dan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali meluruskan arah dan langkah serta gerakan. Wapres yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu mengingatkan, inti dari visi MUI adalah perkhidmatan, perkhidmatan kepada umat dan bangsa.

 

"Umat ini ada di mana-mana, 87 persen dari bangsa itu ya umat itu, kalau umat itu baik, maka bangsa itu baik, karena itu jadi tanggung jawab MUI bagaimana membangun bangsa ini, bangun umat ini agar sebagian besar bangsa ini jadi bangsa yang kuat," kata Wapres saat menghadiri Silaturahim bersama MUI, BPKH dan Bank Muamalat di Muamalat Tower, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Baca Juga

Wapres mengingatkan ke para pengurus MUI tentang prinsip-prinsip yang selama ini menjadi acuan lembaga yang menjadi wadah para ulama tersebut. Pertama kata Wapres, MUI sebagai himayatul ummah atau penjaga umat.

Menurut Wapres, para ulama dan para pemimpin mempunyai tanggung jawab tidak hanya menjaga diri dan keluarga tetapi juga menjaga umat dari akidah menyimpang, pemikiran atau pemahaman yang melenceng maupun yang berlebihan atau ekstrem.

"Makanya perlu pemahaman wasathy yang moderat. Ini tanggung jawab MUI," kata Kiai Ma'ruf.

Ia menambahkan, MUI mempunyai tanggung jawab untuk membangun umat yang bertingkah laku dan berkegiatan sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Selain itu, khusus muslim di Indonesia, terdapat kesepakatan nasional yang juga harus dipatuhi.

"Bagi muslim di Indonesia Muslim Kaffah Maal Mitsaq, kita Islamnya kaffah dan ada kesepakatan nasional dalam rangka NKRI. Jadi kita harus jadi Muslim Kaffah Maal Mitsaq," katanya.

Kedua, kata Kiai Ma'ruf, takwiyatul ummah atau penguatan umat. Ia mengatakan, penguatan umat ini diperlukan terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Menurutnya, penguatan umat ini sejalan dengan pemberdayaan umat yang dilakukan MUI selama ini.

Termasuk langkah-langkah pemberdayaan umat dengan menghadirkan pesantren-pesantren yang berhasil untuk direplikasi dan dikembangkan.

"Saya kira membangun ekonomi umat dalam rangka upaya penguatan ini jadi sesuatu keniscayaan bagi MUI. Ini pun tidak mudah, berat," katanya.

Sedangkan ketiga, lanjut Kiai Ma'ruf adalah prinsip untuk menyatukan umat. Wapres menilai, dibandingkan dua prinsip sebelumnya, menyatukan umat lebih berat.

Namun, ia mengatakan, MUI sudah mempunyai landasan-landasan untuk menyatukan umat antara lain persamaan berpikir tentang toleransi terhadap perbedaan.

"Dalam hal-hal yang sifatnya perbedaan khilafiah itu harus kita abaikan, harus kita toleransi kecuali yang kita anggap menyimpang secara prinsip," katanya.

Ia menjelaskan, ada perbedaan yang bisa ditoleransi, tetapi untuk penyimpangan harus diluruskan.

"Kalau perbedaan harus ditoleransi, kalau penyimpangan itu yang harus diamputasi, diluruskan tapi kalau perbedaan itu ada prinsip mana namanya perbedaan mana yang penyimpangan sehingga tidak terjadi konflik," ujarnya.

Selain itu, ia menilai sudah adanya koordinasi gerakan di MUI sudah bisa membangun kesamaan pandangan terhadap perbedaan dan melakukan gerakan-gerakan bersama. Namun demikian, terkadang, kata Kiai Ma'ruf terdapat kepentingan perorangan dan ego personal yang kadang memecah belah baik masalah ekonomi, hingga politik

"Sebenarnya tidak boleh merusak ukhuwah baik ukhuwah islamiyah maupun wathaniyah, jadi persaudaraan sebangsa krn hal-hal sesaat dan kepentingan kelompok kemudian dikorbankan," ujarnya.

 

 

Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile