REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Muzni Zen, meminta Wali Kota Padang, Hendri Septa, lebih memprioritaskan tugas sebagai wali kota ketimbang ikut menjadi Petugas Haji Daerah (PHD) tahun ini.
Muzni menyebut bertugas sebagai PHD selama lebih kurang 40 hari bukanlah waktu yang sebentar untuk meninggalkan tanggung jawab sebagai wali kota. "Pekerjaan sebagai wali kota sangat banyak. Jadi berikanlah jatah untuk jadi petugas haji itu kepada yang lain," kata Muzni, kepada Republika, Rabu (18/5).
Muzni menyebut sebenarnya tidak ada aturan yang melarang kepala daerah ikut menjadi petugas haji daerah. Tapi kini kondisinya, Pemko Padang tidak punya wakil wali kota dan Sekretaris Daerah definitif yang dapat menggantikan tanggung jawab sebagai wali kota.
Apalagi Hendri Septa, lanjut Muzni sudah pernah naik haji. Sehingga menurut dia akan lebih elok bagi Hendri menyerahkan posisi PHD itu kepada orang lain yang lebih tepat. Muzni melihat akan sangat riskan Pemko Padang ditinggal wali kota selama 40 hari.
"Bagaimana kalau terjadi bencana alam. Kemudian hal-hal yang tidak diinginkan, koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Kepentingan dengan provinsi dan pembangunan yang dibicarakan dengan pusat, bantuan dari pusat, itu kan butuh wali kota. Kini Padang tidak ada wakil wali kota dan Sekda tetap," ujar Muzni.
Hendri Septa naik menjadi Wali Kota Padang sejak tahun 2021 lalu. Sebelumnya, Hendri adalah wakil wali kota. Ia naik jadi wali kota lantaran wali kota sebelumnya, Mahyeldi terpilih menjadi Gubernur Sumbar.
Setahun lebih menjabat wali kota, Hendri belum kunjung didampingi wakil wali kota. Sedangkan Sekda Padang, Amasrul, yang dihentikan Hendri sejak Agustus 2021 lalu juga belum ada pengganti definitif hingga kini.
Kanwil Kemenag Sumbar sudah mengumumkan 10 orang PHD setelah proses seleksi. 10 orang itu adalah Hendri Septa, Asrat Can, Mulyadi Muslim, Solsafad, Sudarman, Ito Hadi Sista, Aidil Alfin, Ramadhani Kirana Putra, Nilma dan Muhammad Ridwan.
