Tingkatkan Kualitas Produk UMKM, Kemenkop UKM Bangun Factory Sharing
Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Muhammad Fakhruddin
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, saat mengunjungi bazaar UMKM di Royal Ambarukmo, Sleman, DIY, Rabu (18/5/2022). | Foto: Silvy Dian Setiawan
REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) akan untuk membangun factory sharing untuk UMKM. Menkop UKM, Teten Masduki mengatakan, factory sharing dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM.
Menurutnya, saat ini kualitas maupun produktivitas UMKM masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, produk UMKM dinilai masih belum berdaya saing tinggi.
"Dengan factory sharing ini, kita bisa menghadirkan pabrik kecil dengan peralatan modern sekelas industri yang dimiliki oleh semua (pelaku UMKM)," kata Teten usai menghadiri G20 Side Event di Royal Ambarukmo, Sleman, DIY, Rabu (18/5/2022).
Teten menyebut, factoty sharing ini akan mulai dibangun tahun 2022 ini. Pihaknya menargetkan setidaknya terbentuk lima factory sharing untuk UMKM tahun ini.
"Ini yg kami exercise, piloting di tahun ini (dibentuk) lima (factory sharing) dan tahun depan enam. Dan saya kira kalau ini berhasil, kita akan scaling up lebih besar lagi," ujarnya.
Pembentukan factory sharing sendiri akan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Dengan begitu, factory sharing ini tidak hanya pada produk tertentu saja, namun berbagai macam produk sesuai potensi masing-masing daerah.
"Kami bersama Bappenas melihat potensi masing-masing daerah, mislanya Sulawesi Utara produk yang berbasis kelapa, di Sragen itu misalnya factoty sharing untuk furniture, ada banyak lagi yang lain," jelas Teten.
Melalui factoty sharing ini, diharapkan dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk masuk ke sistem produksi yang berbasis teknologi. Pihaknya pun optimis dengan factory sharing tersebut dapat meningkatkan kualitas maupun produktivitas UMKM.
"Diharapkan kedepan UMKM akan menjadi klaster, kan tidak mungkin UMKM punya alat produksi sendiri-sendiri yang modern, paling biasa-biasa saja," tambahnya.
Hal tersebut tentunya juga harus didukung dengan dimudahkannya akses ke pembiayaan. Teten menyebut, pemerintah akan terus memberikan akses pembiayaan kepada UMKM, salah satunya dengan kebijakan 30 persen kredit perbankan untuk UMKM.
"Kita juga mengembangkan ada KUR, ada klaster yang tanpa batas, sehingga UMKM tidak hanya mengakses pembiayaan untuk modal kerja, tapi juga menambah investasi untuk kapasitas usahanya," kata Teten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
