Wednesday, 30 Zulqaidah 1443 / 29 June 2022

Wednesday, 30 Zulqaidah 1443 / 29 June 2022

30 Zulqaidah 1443
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Percepatan Pembangunan di Papua Harus Dibarengi Pemekaran

Rabu 18 May 2022 23:23 WIB

Red: Erik Purnama Putra

Sejumlah petugas pemerintahan daerah dan warga melintasi jalan Trans Papua terputus di Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Kamis (30/7/2020). Infrastruktur masih menjadi masalah di Papua.

Sejumlah petugas pemerintahan daerah dan warga melintasi jalan Trans Papua terputus di Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Kamis (30/7/2020). Infrastruktur masih menjadi masalah di Papua.

Foto: Antara/Sevianto Pakiding
IKBP selalu tegak lurus mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemekaran menjadi kunci percepatan pembangunan di Papua. Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban menganggap, dengan adanya pemekaran berupa pembentukan provinsi baru di Papua maka bisa menjadi solusi mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Menurut dia, selama ini, pembangunan hanya terpusat di perkotaan. Padahal, wilayah Papua sangat luas. Sehingga, percepatan pembangunan di Papua memang harus dibarengi dengan pemekaran.

"Memang ada beberapa orang yang merasa tidak dilibatkan dalam proses, namun itu hanya sebagian kecil saja tidak mewakili mayoritas masyarakat Papua. Lagi pula mereka juga bukan siapa-siapa, mereka yang selama ini menikmati seluruh fasilitas tapi mereka lupa," kata Ayub kepada media dalam siaran di Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Menurut Ayub, IKBP selalu tegak lurus mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat. Terlebih, selama ini Presiden Joko Widodo sejak periode pertama, telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada Papua.

"Kami mendukung apa yang telah digagas pemerintah khususnya perhatian penuh Bapak Presiden Joko Widodo. Cuma hari ini kami berharap agar pemekaran itu menyentuh keinginan masyarakat Papua. Kalau bisa dalam proses pemekaran Papua, porsinya 80:20. 80 orang asli Papua (OAP) dan 20 orang non-Papua," kata Ayub.

Dia menjelaskan, semua yang hidup di dalam bingkai NKRI harus taat dan patuh kepada yang mengatur keutuhan itu, yaitu negara dan pemerintah.

"Maka itu kalau sekarang negara sudah membuat sesuatu yang baik, khusus bagi kami di tanah Papua, kenapa kita harus meributkan lagi? Sebab itu juga sudah terproses dengan baik secara matang demi kesejahteraan masyarakat Papua," kata Ayub.

Pihaknya sudah menyampaikan kepada masyarakat Papua agar tunduk dan patuh pada pemerintah. Jika semua orang mau ikut mengatur pemerintah maka nanti tidak ada yang membimbing masyarakat.

Karena itu, IKBP selalu mendukung setiap kebijakan demi bangsa dan negara, terutama kemajuan Papua. "Kalau ada provokasi-provokasi lain, itu karena masih ada yang berkepentingan saja. Masyarakat Papua itu lahir dari adat dan agama. Jadi kalau mereka sampai ribut, berarti ada yang memprovokasi itu," kata Ayub.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile