REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Bank Dunia  akan menyediakan dana sebesar 30 miliar dolar AS untuk membantu membendung krisis ketahanan pangan, akibat konflik Rusia-Ukraina. Konflik ini telah memotong sebagian besar ekspor biji-bijian dari kedua negara.

Dari total dana tersebut, sebanyak 12 miliar dolar AS akan dialokasikan untuk proyek-proyek baru. Sementara 18 miliar dolar AS digunakan untuk proyek-proyek terkait pangan dan gizi yang telah disetujui tetapi belum dicairkan.

"Kenaikan harga pangan memiliki dampak yang menghancurkan bagi mereka yang paling miskin dan paling rentan. Untuk menginformasikan dan menstabilkan pasar, sangat penting bahwa negara-negara membuat pernyataan yang jela tentang peningkatan produksi di masa depan, sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina," kata Presiden Bank Dunia David Malpass.

Bank Dunia mengatakan, proyek-proyek baru diharapkan dapat mendukung pertanian, perlindungan sosial untuk melindungi dampak dari harga pangan yang lebih tinggi pada orang miskin, serta proyek-proyek air dan irigasi. 

Sebagian besar sumber pendanaan akan diberkikan ke Afrika dan Timur Tengah, Eropa Timur dan Asia Tengah, serta Asia Selatan. Daerah-daerah ini termasuk yang paling terpukul oleh dampak perang di Ukraina, terutama terkait pasokan biji-bijian.

Misalnya saja, Mesir sangat bergantung pada impor gandum dari Ukraina dan Rusia. Pasokan gandum di Mesir terganggi karena Rusia telah memblokade ekspor pertanian Ukraina dari pelabuhan Laut Hitam. Rusia juga telah memberlakukan pembatasan ekspor domestik.

Rencana Bank Dunia adalah komponen terbesar dari laporan Departemen Keuangan AS yang merangkum rencana aksi ketahanan pangan dari lembaga keuangan internasional yang dirilis pada Rabu (17/5/2022).

Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan berencana menyediakan dana sebesar 500 juta euro atau 523,5 juta dolar AS untuk ketahanan pangan dan pembiayaan perdagangan untuk produk pertanian dan makanan di Ukraina maupun negara tetangga yang terdampak. Dari total tersebut, Ukraina akan mendapatkan 200 juta euro dan negara tetangga di sekitarnya akan mendapatkan 300 juta euro.

Ikuti Whatsapp Channel Republika