REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron meyakinkan bahwa negaranya terus mendukung keamanan Moldova. Hal ini menyusul risiko perang di Ukraina yang bisa saja menyebar ke wilayah tetangga.
"Agresi Ukraina yang tidak dapat diterima oleh Rusia merupakan ancaman bagi seluruh kawasan dan khususnya bagi Moldova," kata Macron bersama Presiden Moldova Maia Sandu saat konferensi pers di luar Elysee, Paris, dikutip laman Anadolu Agency, Jumat (20/5/2022).
Macron berjanji pada Sandu bahwa Prancis akan mendukung Moldova dalam jangka panjang. Sebagai negara di Eropa Prancis juga sangat memperhatikan keamanan dan integritas teritorial.
Dia juga memuji dukungan Chisinau untuk menawarkan perlindungan kepada orang-orang Ukraina yang melarikan diri dari perang. "Sebagai tetangga Ukraina, negara Anda menghadapi situasi yang sulit. Kemurahan hati rakyat Moldova terhadap Ukraina patut diacungi jempol. Kami akan terus mendukung Anda," kata Macron di Twitter.
Lebih dari 6,3 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak perang dimulai pada Februari. Sekitar lebih dari 466.000 sejauh ini telah ditampung oleh Moldova.
Sementara itu Sandu menyatakan harapannya agar negaranya menjadi anggota penuh Uni Eropa. Ia juga optimistis dalam tekad membuktikan bahwa negaranya tidak diragukan lagi memiliki masa depan Eropa.
Moldova memiliki kerja sama yang erat dengan UE, tetapi menghadapi beberapa rintangan dalam kenaikannya ke blok regional, yang mencakup dukungan Rusia untuk wilayah Transnistria yang memisahkan diri. Sandu mendukung proposal 'komunitas politik Eropa' Macron untuk negara-negara yang menunggu keanggotaan UE.
Ini adalah sebuah proses panjang yang dapat memakan waktu puluhan tahun untuk memberikan keanggotaan penuh. "Inisiatif ini akan mendukung dan mempercepat proses kami untuk bergabung dengan UE," kata Sandu.
Chisinau mengikuti Ukraina dalam mengajukan permohonan resmi untuk keanggotaan Uni Eropa pada 3 Maret. Pengajuan ini beberapa hari setelah Rusia melancarkan perang yang dikatakannya dimaksudkan untuk denazifikasi dan demiliterisasi Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika