REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bakal memiliki cadangan minyak goreng nasional yang akan dikelola melalui Perum Bulog. Keputusan untuk memiliki cadangan nasional diambil setelah masalah harga dan kelangkaan minyak goreng domestik yang tak kunjung usai sejak akhir tahun lalu.
"Belum ada konsep final yang disepakati, informasinya nanti akan ada peraturan-peraturan menteri yang mengatur penugasan cadangan minyak goreng," kata Febby saat dikonfirmasi, Ahad (22/5/2022).
Soal kesiapan infrastruktur penunjang, Febby mengatakan kemungkinan besar Bulog akan fokus pada urusan distribusi. Adapun pasokan minyak goreng yang dikelola bisa bersumber dari dua opsi.
Pertama, Bulog menerima pasokan minyak goreng dari produsen dalam kondisu sudah dikemas. Kedua, Bulog bekerja sama dengan perusahaan pengemasan.
"Kurang lebih seperti itu karena detailnya kita belum tahu seperti apa, intinya Bulog siap saja dengan penugasan," katanya.
Direktur Supply Chain, Mokhamad Suyamto, juga memastikan kesiapan perusahan mengelola cadangan tersebut. "Saat ini kami menunggu penugasan dan regulasi dari pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan, cadangan yang dimaksud yakni minyak goreng curah dan dikemas dalam bentuk kemasan sederhana. Harga yang ditetapkan sebesar Rp 14 ribu per liter.
Adapun volume cadangan sebesar 10 persen dari kebutuhan minyak goreng curah nasional. Diketahui, rata-rata kebutuhan minyak goreng curah bulanan nasional mencapai 200 ribu liter. Berdasarkan tren kebutuhan itu, maka Bulog setidaknya harus memiliki cadangan stok 20 ribu liter per bulan.