REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menjawab terkait rumor yang menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merupakan bentukan Istana negara. Viva memastikan rumor tersebut tidak benar.
"Hal itu tidak benar dan tidak tepat sama sekali," kata Viva kepada Republika.co.id, Senin (23/5/2022).
Viva mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat menghormati kemandirian dan eksistensi masing-masing partai politik yang berada di koalisi pemerintahan. Dirinya memastikan tidak ada arahan atau tekanan Istana ihwal pembentukan koalisi tersebut.
"Semuanya dikembalikan kepada sikap dari masing-masing partai politik yang bebas menentukan masa depannya sendiri," katanya.
Juru bicara PAN itu menjelaskan, membangun koalisi atau menggabungkan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu dalam rangka persyaratan pilpres telah diatur di Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Partai politik tersebut juga harus memenuhi persyaratan presidential threshold 20 persen suara sah nasional sebagaimana telah diatur di Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
"Ini merupakan hak konstitusional partai politik peserta pemilu," ujarnya.
Ia menuturkan, hasil silaturahim, pendekatan, dan saling lirik antarpimpinan partai politik ada yang masih dalam proses menunggu kepastian, dan masih menimbang-nimbang. Namun ada juga yang sudah jatuh cinta sepakat membentuk koalisi, yaitu terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
"Masing-masing partai politik tentu memiliki ideologi, platform, dan kepentingan beragam. Justru dengan telah terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu adalah jawaban bahwa telah tercipta kesamaan cita-cita, gagasan, ide, dan pemikiran untuk merumuskan visi Indonesia dan pemerintah ke depan," kata dia.
Pembentukan KIB yakni Partai Golkar, PAN, dan PPP diduga merupakan hasil intervensi dari Istana. Pengamat politik Hendri Satrio menduga, ada peran Istana karena ketiga partai tersebut merupakan koalisi pemerintah.
“Apakah ada arahan dari Istana? Karena tiga-tiganya parpol koalisi pemerintah. Nah, apakah itu untuk menyelamatkan tokoh kemudian parpol. Dan itu tadi pertanyaan terbesar ini ada arahan Istana atau tidak,” kata Hendri dalam diskusi ‘Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024’ pada Sabtu (14/5/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika