REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi kader partai politik. Hal tersebut untuk menyongsong Pemilihan Presiden 2024 mengingat elektabilitasnya saat ini cukup tinggi.
Dengan adanya kepastian kendaraan politik, menurut Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu, Anies diyakini bisa mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan baik. "Makanya saran saya segeralah jadi kader partai politik, untuk menjaga elektabilitas supaya bisa bergerak di situ," ujar Mujiyono dalam keterangan di Jakarta, Rabu (25/5/2022).
Dia membandingkan elektabilitas Anies dengan ketua umum (ketum) partai politik(parpol). "Jadi ibaratnya nyetir mobil, Anies mobil sewaan, sementara ketum, meski langkahnya belum secepat Anies, tapi mobil sendiri," kata dia.
Sejumlah lembaga survei menempatkan nama Anies Baswedan dalam bursa calon presiden (capres) dalam Pemilu 2024. Salah satunya, Indikator Politik Indonesia pada 14-19 April 2022, menempatkan Anies Baswedan pada posisi ketiga sebagai capres dengan trennaik dari 17,1 persen menjadi 19,4 persen.
Namun hingga kini, Anies Baswedan belum menentukan kendaraan politik yang akan membawanya menuju Pilpres 2024, sementara jabatan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini menopang elektabilitas Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober 2022.
Berakhirnya masa kerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022 mendatang dinilai akan menggerus elektabilitasnya sendiri. "Bagaimana Anies langkah ke depan, terus memposisikan diri, terus bergerak jangan kendor. Karena dua tahun ini bisa bikin elektabilitas turun," kata Mujiyono.
Di sisi lain, Mujiyono membandingkan hal itu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga sering mendapatkan elektabilitas tinggi pada setiap survei yang dilakukan beberapa lembaga survei. Kini, kata Mujiyono, AHY terus bergerak ke setiap penjuru Tanah Air bersama Partai Demokrat.
"Sementara ketum meski elektabilitasnya masih jauh dari Anies tapi kendaraannya ada, jadi masih bisa. Kalau Anies mau ke daerah gimana?" katanya.
Dia mengatakan, jika ke daerah, AHY memiliki kepengurusan dan infrastruktur partai. "Jadi seorang ketum kan berhak datang ke wilayah-wilayah," katanya.
Dia mengatakan, tak sedikit kader Partai Demokrat di Jakarta dan konstituen menyuarakan untuk menduetkan Anies dengan AHY sebagai Capres dan Cawapres 2024. "Karena kami punya sarana. Mungkin bisa untuk sekarang 'starting'-nya Anies-AHY karena Anies elektabilitasnya lebih tinggi. Tapi kalau nanti Pak Anies sudah tidak jadi gubernur kan bisa turun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika