REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Raksasa farmasi Amerika Serikat (AS) Pfizer menawarkan penjualan obat paten secara nirlaba ke negara-negara termiskin di dunia, Rabu (25/5/2022). Hal ini sebagai bagian dari inisiatif baru Pfizer yang diumumkan di Forum Ekonomi Dunia di Davos.
Inisiatif tersebut adalah An Accord for a Healthier World yang berfokus pada lima bidang: Penyakit menular, kanker, peradangan, penyakit langka, dan kesehatan wanita. Pfizer saat ini memegang 23 paten, termasuk Comirnaty dan Paxlovid, vaksin COVID-19 dan perawatan oralnya.
"Komitmen transformasional ini akan meningkatkan akses ke obat-obatan dan vaksin yang dipatenkan Pfizer yang tersedia di Amerika Serikat dan Uni Eropa bagi hampir 1,2 miliar orang," ujar presiden Pfizer Biopharmaceuticals Group, Angela Hwang seperti dikutip laman Channel News Asia, Rabu.
Lima negara, yakni Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal dan Uganda telah berkomitmen untuk bergabung. Sementara ada 40 negara lagi yang terdiri dari 27 negara berpenghasilan rendah dan 18 negara berpenghasilan menengah ke bawah memenuhi syarat untuk menandatangani perjanjian bilateral untuk berpartisipasi.
Negara-negara berkembang mengalami 70 persen dari beban penyakit dunia. Namun mereka hanya menerima 15 persen dari pengeluaran kesehatan global. Di seluruh Afrika sub-Sahara, satu dari 13 anak meninggal sebelum ulang tahun kelima mereka, dibandingkan dengan satu dari 199 di negara-negara berpenghasilan tinggi.
Tingkat kematian terkait kanker juga jauh lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini menyebabkan lebih banyak kematian di Afrika setiap tahun daripada malaria.
Semua ini diatur dengan latar belakang akses terbatas ke obat-obatan terbaru. Obat-obatan dan vaksin esensial biasanya membutuhkan waktu empat hingga tujuh tahun lebih lama untuk mencapai negara-negara termiskin.
Masalah rantai pasokan serta sistem kesehatan yang kurang sumber daya juga mempersulit pasien untuk menerimanya setelah disetujui. "Pandemi COVID-19 semakin menyoroti kompleksitas akses ke pelayanan kesehatan berkualitas dan ketidakadilan yang diakibatkannya," kata Hwang.
Secara khusus, fokusnya adalah mengatasi tantangan regulasi dan pengadaan di negara-negara tersebut, sambil memastikan tingkat pasokan yang memadai dari pihak Pfizer. Label harga "nirlaba" memperhitungkan biaya untuk memproduksi dan mengangkut setiap produk ke pelabuhan masuk yang disepakati. Pfizer hanya membebankan biaya produksi dan distribusi minimum.
Jika suatu negara sudah memiliki akses ke produk dengan tingkat harga yang lebih rendah, semisal, vaksin yang dipasok oleh GAVI, harga yang lebih rendah itu akan dipertahankan. Hwang mengakui bahwa bahkan pendekatan dengan biaya dapat menjadi tantangan bagi negara-negara yang paling kekurangan uang.
"Inilah sebabnya kami telah menghubungi lembaga keuangan untuk memberitahu mereka tentang Accord dan meminta mereka untuk membantu mendukung pembiayaan tingkat negara," katanya.
Pfizer juga akan menjangkau pemangku kepentingan lainnya termasuk pemerintah, organisasi multilateral, LSM, dan bahkan obat-obatan lainnya untuk meminta mereka bergabung dengan inisiatif Accord tersebut. Ini juga menggunakan dana dari Bill & Melinda Gates Foundation untuk memajukan pekerjaan pada vaksin melawan Grup B Streptococcus (GBS), penyebab utama kelahiran mati dan kematian bayi baru lahir di negara-negara berpenghasilan rendah.
Bereaksi terhadap berita tersebut, Amesh Adalja, dari Pusat Keamanan Kesehatan Johns Hopkins, mengatakan, bahwa Program Kesepakatan Pfizer akan memfasilitasi akses ke beberapa obat-obatan kritis mereka. "Mudah-mudahan mengarah pada kontrol yang lebih baik terhadap penyakit yang ditargetkan yang meliputi: COVID-19, antibiotik -bakteri resisten, penyakit meningokokus, ensefalitis tick-borne, dan penyakit pneumokokus." katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika