Susun Empat Indeks, BSKDN Kemendagri Ingin Ukur Kinerja Pemda
Red: Fernan Rahadi
Kepatihan Yogyakarta. | Foto: Yusuf Assidiq
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) telah menyusun empat indeks yang berguna untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Keempat indeks tersebut adalah Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Indeks Inovasi Daerah. Masing-masing indeks disusun untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dan tantangan yang tengah dihadapi suatu daerah.
“Kita punya empat indeks. Ini semua perlu menjadi perhatian kita bersama,” ucap Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kebijakan Dalam Negeri, di Yogyakarta, Selasa(24/5/2022) lalu.
Ia melanjutkan, penyusunan indeks dilakukan dengan semangat untuk mengetahui perkembangan kinerja pemerintah daerah di setiap wilayah Indonesia. “Karena kita perlu mengetahui keberhasilan. Sejauh mana penyelenggaraan pemerintah daerah telah kita lakukan. Hal-hal apa yang belum berhasil kita laksanakan,” katanya menambahkan.
Tidak hanya itu, Eko juga mengatakan, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu terus digalakkan guna mencapai tujuan pembangunan dan penyusunan indeks tersebut. “Upaya pembangunan tidak mungkin dilaksanakan pemerintah pusat saja. Demikian juga tidak mungkin dilaksanakan (pemerintah) daerah saja. Namun, dari pemerintah pusat sampai ke tingkat kelurahan, harus ada masukan-masukan. Harus ada partisipasi kita bersama,” ujarnya.
Menangkap maksud tersebut, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualaman X, menyampaikan apresiasinya. Dengan membacakan sambutan dari Gubernur, ia mengatakan kehadiran rombongan BSKDN ke Yogyakarta dapat meningkatkan hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami menyambut baik kedatangan rekan-rekan dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang melaksanakan peninjauan lapangan ke Yogyakarta. Dengan harapan, kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi di dalam melakukan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diimplentasikan,” ucap Pakualaman X.
Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur DIY juga mempresentasikan inovasi daerah yang dilakukan pemerintah daerahnya, baik dalam bidang peningkatan UMKM juga bidang pendidikan. “Dalam sektor pendidikan, Pemerintah DIY melakukan inovasi melintasi batas ruang kelas, dengan aplikasi Jogja Belajar. Inovasi dilakukan untuk membantu pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di DIY,” terangnya.
Diskusi terus berlanjut dengan dihadiri lebih kurang 50 peserta, yang di antaranya terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah, litbang provinsi dan kabupaten di DIY, dan Dinas Kominfo DIY. Sekretaris BSKDN dan jajaran Kepala Pusat Litbang BSKDN tampil sebagai pemateri diskusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
