REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Polisi Pakistan menembakkan gas air mata dan menahan para pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan pada Rabu (25/5/2022). Tindakan keras terjadi dalam proses menghentikan demonstrasi mencapai ibu kota Islamabad guna menuntut pemilihan baru.
Bentrokan antara pendukung Khan dan polisi dilaporkan di beberapa kota lain di Pakistan. Unjuk rasa ini terjadi usai Khan telah mendesak para pendukungnya untuk berbaris di Islamabad dan bertahan sampai pemerintah baru dibubarkan serta tanggal pemilihan baru diumumkan.
Pendukung Khan juga bentrok dengan pasukan keamanan di kota-kota besar lainnya, termasuk kota pelabuhan selatan Karachi dan kota timur Lahore. Massa membakar sebuah mobil van penjara di Karachi setelah bentrok dengan polisi. Sekelompok pengunjuk rasa lainnya membakar beberapa pohon di sepanjang jalan raya utama di Islamabad.
Rute masuk dan keluar Islamabad telah diblokir, serta fasilitas publik yang penting diamankan. Titik masuk dan keluar juga diblokir ke dan dari semua kota besar di provinsi Punjab dan di Grand Trunk Road (GTR).
"Tidak ada blokade yang dapat menghentikan kami," kata Khan dari atas truk di jalan GT dalam perjalanannya ke Islamabad dari kota barat laut Peshawar.
"Kami akan tetap di Islamabad sampai pengumuman tanggal pembubaran majelis dan pemilihan diberikan," ujar Khan di Twitter.
Pemerintah Pakistan mengatakan pawai Khan adalah ilegal. Tindakan itu dinilai sebagai usaha membawa pengunjuk rasa ke Islamabad dengan niat jahat.
Tayangan langsung televisi lokal menunjukkan, polisi berkelahi dengan pendukung Khan. Pasukan keamanan memukuli dan di beberapa tempat memecahkan kaca depan kendaraan dan memasukkan pengunjuk rasa ke dalam mobil polisi.
Pejabat Kementerian Dalam Negeri Pakistan Amjad Malik mengatakan, tidak ada yang terluka parah dalam bentrokan itu. Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah mengatakan, polisi telah melakukan total 4.417 serangan di rumah, kantor, dan demonstrasi pendukung Khan. Sedangkan polisi dan telah menangkap hampir 1.700 orang dengan 250 kemudian dibebaskan.
Mahkamah Agung Pakistan memerintahkan pemerintah dan partai Khan untuk berunding untuk mengadakan pertemuan publik yang damai di Islamabad. Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengatakan pemerintahnya sedang mencoba untuk menjernihkan kekacauan ekonomi yang disalahkan kepada Khan.
"Anda telah menyerahkan ekonomi yang tenggelam kepada kami, dan sekarang Anda merencanakan aksi duduk dan protes. Kami mencoba memberi energi pada ekonomi yang lemah ini," kata Sharif di Islamabad.
