REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Direktorat Jenderal Keamanan Publik Kerajaan Arab Saudi melarang ekspatriat masuk ke Makkah tanpa izin. Kebijakan baru tersebut mulai berlaku pada Kamis (26/5/2022).
Juru Bicara Keamanan Publik Jenderal Sami Al-Shuwairekh mengatakan hal itu sejalan dengan pelaksanaan instruksi terkait pengaturan haji tahun ini. “Sesuai instruksi ini, hanya ekspatriat yang mendapatkan izin dapat masuk ke Makkah mulai Kamis 25 Syawal atau 26 Mei. Mereka dapat memperoleh izin dari pusat kontrol keamanan di titik masuk ke Makkah,” kata Al-Shuwairekh, dikutip Saudi Gazette, Jumat (27/5/2022).
Dia menjelaskan semua kendaraan dan penduduk yang tidak mempunyai dokumen yang diperlukan akan dikembalikan. Dokumen-dokumen itu termasuk izin masuk untuk bekerja di tempat-tempat suci yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, izin tinggal (iqama) yang dikeluarkan dari Makkah, izin umroh, dan haji.
Ahmed Saleh Al-Halabi yang berspesialisasi dalam layanan haji dan umroh mengatakan perubahan tersebut adalah hasil dari pemantauan selama bertahun-tahun untuk masuk ke tempat-tempat suci. Sejumlah langkah praktis dapat mengatur masuknya penduduk ke Makkah dengan aman.
“Ini untuk memberantas segala macam penyusupan ke tempat-tempat suci, terutama bagi penduduk yang tidak memiliki izin yang sedang berlibur dari pekerjaan mereka dan pergi ke Makkah untuk bekerja, atau tinggal bersama kerabat dan teman mereka. Kemudian mereka menyusup ke tempat-tempat suci untuk menunaikan ibadah haji. Akibatnya, mereka tinggal di trotoar dan tidur di sana yang akan berdampak pada lingkungan dan tingkat kebersihan masyarakat,” kata Al-Halabi, dikutip Arab News.
Kepala Departemen Penelitian dan Studi Media di Lembaga Penelitian Haji dan Umroh Dua Masjid Suci Othman Qazzaz mengatakan Kerajaan juga melakukan upaya itu untuk meningkatkan layanan logistik selama haji agar penyelenggaraan haji tahun ini dapat berjalan sukses.
