Aset Pemkot Surabaya Dimanfaatkan untuk Pemberdayaan Warga Kurang Mampu
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Muhammad Fakhruddin
Aset Pemkot Surabaya Dimanfaatkan untuk Pemberdayaan Warga Kurang Mampu (ilustrasi). | Foto: EPA-EFE/ADI WEDA
REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bakal terus memanfaatkan aset milik Pemkot Surabaya untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program padat karya. Salah satu contohnya adalah aset Pemkot Surabaya di Jalan Kyai Abdullah nomor 17 Prapen, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo yang dimanfaatkan menjafi Rumah Padat Karya.
Eri mengatakan, pemanfaatan aset untuk program padat karya dapat disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Pemanfaatan aset juga harus melihat kebutuhan masyarakat di sekitar, khususnya warga yang membutuhkan lapangan kerja. "Pertama kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk aset itu. Kedua, MBR atau yang belum mendapat pekerjaan itu kita tawarkan apa yang mereka inginkan," ujarnya, Ahad (29/5/2022).
Eri memastikan, Pemkot Surabaya tidak sebatas menyediakan pelatihan dan lapangan kerja tapi juga memastikan ekonomi pada unit usaha tersebut berputar. Nantinya, perlengkapan yang dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Surabaya bakal memanfaatkan produk yang diproduksi di Rumah Padat Karya tersebut.
"Jadi, pemerintah termasuk saya, batiknya ya njahitno (menjahitkan) di sini, akhirnya mereka terlatih terus dan menjadi profesional. Itulah yang kita cari," ujarnya.
Eri menjelaskan, Rumah Padat Karya Prapen, dengan luasan 627 meter persegi, mulai dimanfaatkan untuk sejumlah unit usaha. Mulai dari unit usaha laundry, cuci motor, hingga jahit dan permak. Eri pun menginginkan setiap rumah padat karya yang didirikan mampu menghasilkan output dan outcome untuk warga, khususnya keluarga MBR. Ia menargetkan, melalui padat karya ini, warga yang tergabung di dalamnya dapat menghasilkan minimal Rp2,5 hingga Rp4 juta per bulan.
"Kalau sudah bisa (berjalan), baru ditambah lagi. Nah, kita utamakan yang MBR dulu setelah itu baru kita bergerak ke yang lainnya. Tadi contohnya hotel sudah memberikan orderan, sehingga tinggal pemerintah," kata Eri.
Eri menekankan, kebijakan atau kekuasaan yang dimiliki pejabat pemerintahan harus digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. Misalnya, ketika ada investor masuk dan ingin membangun hotel, maka kehadirannya juga wajib memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ia pun mengingatkan jajarannya agar jangan pernah menolak setiap investasi yang masuk, asalkan memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat.
Camat Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Achmad Daya Prasetyono menjelaskan, terdapat tiga unit usaha di Rumah Padat Karya Prapen. Pertama adalah padat karya berupa usaha laundry. Unit usaha padat karya ini telah menyerap 58 tenaga kerja MBR yang terbagi menjadi dua shift kerja.
"Kegiatan laundry sudah tersedia 29 mesin cuci dan terbagi menjadi dua shift. Yaitu shift satu 29 MBR mulai pukul 08.00-15.00 WIB, dan shift dua juga 29 MBR mulai pukul 15.00-22.00 WIB," kata Achmad Daya.
Selain laundry, Rumah Padat Karya Prapen juga membuka unit usaha jahit dan permak. Achmad Daya menyebut, saat ini tersedia 20 mesin jahit yang mampu menyerap 40 tenaga kerja MBR dan terbagi menjadi dua shift kerja. Satu shiftnya diisi 20 MBR, sehingga total 40 MBR dalam satu hari.
Achmad Daya melanjutkan, di Rumah Padat Karya Prapen juga membuka unit usaha cuci motor. Setidaknya sudah ada delapan MBR yang terserap menjadi bagian dalam program padat karya cuci motor. "Sehingga total ada 106 MBR yang terserap di Rumah Padat Karya Prapen. Insya Allah ke depan mungkin kita bisa merajut kerja sama dengan pihak-pihak yang lain lagi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
