REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar perayaan Milad ke-20 di Istora Senayan, Jakarta. Dalam acara tersebut, turut hadir sejumlah elite politik, seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sekretaris PKS Aboe Bakar Alhabsyi tak menampik jika perayaan ini bisa menjadi ajang bagi partainya untuk mencari sosok yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) di 2024. Dia pun menyebut sejumlah nama, seperti Anies, Sandiaga, dan Muhaimin.
"Pak Muhaimin kalau dilamar (PKS menjadi capres) jangan kaget-kaget, Pak Anies atau Pak Sandi," ujar Aboe dalam pidato pembukaannya, Ahad (29/5).
Dia pun menyebut, bahwa PKS dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga berpeluang untuk berjodoh untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Namun, dia menjelaskan, semua nama itu masih sangat berpeluang untuk diusung partainya.
"Siapa tahu, siapa tahu pas kumpul-kumpul begini ada yang berjodoh di 2024. Kita tidak tahu siapa yang bisa kita pinang di depan mata ini, mana yang paling cantik," ujar Aboe.
Milad ke-20 PKS, kata Aboe, mengambil tema "Kolaborasi Melayani Indonesia". Tema tersebut merupakan semangat partainya tema itu merupakan semangat partainya dalam memprioritaskan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
"Ini adalah semangat PKS untuk negeri ini, yakni kami mengajak seluruh komponen bangsa ini untuk berkolaborasi memberikan pelayanan terbaik untuk Indonesia," ujar Aboe.
Menurutnya, Indonesia adalah negara yang terlalu besar untuk dikelola oleh satu kelompok tertentu. Butuh kolaborasi dari semua pihak, termasuk antara PKS dengan partai politik lainnya, baik yang berada di dalam atau di luar pemerintahan.
"Kita harus bahu membahu, kita harus saling tolong menolong, kita harus berkolaborasi untuk dapat membangun negeri ini," ujar anggota Komisi III DPR itu.