Senin 30 May 2022 08:02 WIB

Bechelet: Kunjungan ke China Bukan untuk Penyelidikan Muslim Uighur

Komisioner tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet ke China bukan untuk penyelidikan Uighur

Rep: Fergi Nadira B/ Red: Esthi Maharani
Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita Xinhua, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, kanan, bertemu dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet di Guangzhou, Provinsi Guangdong China selatan pada Senin, 23 Mei 2022. Bachelet menegaskan bahwa kunjungannya ke China bukan untuk penyelidikan tentang dugaan pelanggaran HAM China.
Foto: Deng Hua/Xinhua via AP
Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita Xinhua, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, kanan, bertemu dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet di Guangzhou, Provinsi Guangdong China selatan pada Senin, 23 Mei 2022. Bachelet menegaskan bahwa kunjungannya ke China bukan untuk penyelidikan tentang dugaan pelanggaran HAM China.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) Michelle Bachelet menegaskan bahwa kunjungannya ke China bukan untuk penyelidikan tentang dugaan pelanggaran HAM China. Namun ia tetap menyampaikan keprihatinan terhadap Muslim Uighur di provinsi Xinjiang.

Bachelet mengatakan, ia berbicara dengan terus terang kepada pihak China menyoal keprihatinannya tersebut. Bachelet menyakini kunjungannya akan membuka jalan bagi interaksi yang lebih teratur untuk mendukung China dalam memenuhi kewajibannya di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Ia mendesak China untuk meninjau kembali kebijakan kontra terorismenya agar mematuhi standar HAM internasional.

"Ini memberikan kesempatan bagi saya untuk lebih memahami situasi di China tetapi juga bagi pihak berwenang di China untuk lebih memahami kekhawatiran kami dan untuk secara potensial memikirkan kembali kebijakan yang kami yakini dapat berdampak negatif pada hak asasi manusia," katanya seperti dilansir laman Aljazirah, Ahad (29/5/2022).

Bachelet mengatakan, China tidak boleh menggunakan kekhawatiran yang sah tentang terorisme untuk membenarkan pelanggaran hak asasi manusia. Sophie Richardson dari Human Rights Watch menilai bahwa kunjungan komisioner HAM PBB itu tampaknya hanya untuk berbaik-baik dengan pemerintah China daripada meminta pertanggungjawabannya atas beberapa pelanggaran hak asasi manusia terburuk yang telah dilakukan di bawah hukum internasional.

Berbicara dari Washington DC, Richardson mengatakan bahwa saran Bachelet bahwa dia tidak dapat menilai skala pelanggaran hak asasi manusia muncul sebagai cara cerdik untuk mengabaikan gelombang pasang bukti yang menunjukkan bagaimana pemerintah China telah menargetkan warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya. Dia mendesak Bachelet untuk segera menerbitkan laporan yang disiapkan oleh kantor hak asasi manusia PBB tentang kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap kemanusiaan, Uighur, dan komunitas Muslim lainnya.

"Dia perlu melakukan penyelidikan nyata dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab," kata Richardson. "Jika tidak, ini akan menjadi latihan propaganda yang akan disukai oleh pemerintah China," imbuhnya.

Dilaporkan dari Beijing, koresponden Aljazirah Katrina Yu mengatakan Bachelet memberikan pernyataan yang sangat terukur. Bachelet memulai dengan berbicara tentang pencapaian pemerintah China bahkan sebelum dia menyebut Xinjiang.

"Dia berusaha keras untuk menekankan bahwa ini bukan penyelidikan dan dia tidak punya waktu dalam satu perjalanan untuk menyelidiki skala masalah hak asasi manusia di China," kata Yu.

Dia mengatakan, bahwa pencapaian utama Bachelet adalah untuk terlibat dengan pemerintah China dengan harapan bahwa ini akan membantu meningkatkan kekhawatiran tentang beberapa kebijakan mereka.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement