REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Volkswagen membantah adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di pabrik Xinjiang, China. Perusahaan berencana untuk melanjutkan operasi di pabrik tersebut.
"Kami pergi ke sana dan seperti di (pabrik) manapun di dunia, kami memastikan untuk menerapkan standar perburuhan kami serta menghormati perbedaan budaya dan agama," kata Chief Executive Volkswagen Herbert Diess kepada surat kabar Handelsblatt, dikutip dari Reuters, Selasa (31/5/2022).
Volkswagen, yang memiliki usaha patungan dengan produsen mobil terbesar China SAIC Motor, sejak 2013 menjalankan pabrik di Urumqi, Xinjiang. Negara-negara Barat dan kelompok pembela HAM mengatakan bahwa etnis Uyghur ditahan di kamp dan mengalami penyiksaan di sana sebagai tenaga kerja paksa.
Menurut laporan Der Spiegel, Kementerian Ekonomi Jerman menolak memberikan VW jaminan untuk menutupi investasi baru di China karena dugaan tersebut. Namun, China telah berulang kali membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa yang disebut kamp penahanan sebenarnya merupakan fasilitas pelatihan kejuruan.
"Situasi hak asasi manusia di Xinjiang telah menjadi lebih buruk dalam beberapa tahun terakhir dan melibatkan kerja paksa dan penahanan massal orang-orang Uyghur," kata kementerian itu.
"Oleh karena itu, pemerintah Jerman memutuskan untuk tidak memberikan jaminan untuk proyek di China yang pertama, di Xinjiang atau kedua, memiliki ikatan bisnis dengan entitas yang beroperasi di sana."
Selain di China, Volkswagen juga menghadapi tekanan untuk mengatasi masalah HAM di Brasil, di mana jaksa penuntut umum telah meluncurkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM.
Melalui usaha patungan dengan SAIC Motor China, Volkswagen memiliki pabrik di Urumqi, yang terletak di wilayah Xinjiang, di mana negara-negara barat dan organisasi hak asasi mengatakan etnis Uyghur menghadapi penyiksaan dan penahanan. China telah berulang kali membantah perlakuan buruk terhadap orang Uyghur, menggambarkan dugaan kamp penahanan sebagai fasilitas pelatihan kejuruan di mana orang dapat "secara sukarela" memeriksa diri mereka sendiri untuk belajar tentang hukum, bahasa Mandarin, dan keterampilan kejuruan.
Seorang juru bicara Volkswagen mengkonfirmasi bahwa perusahaan telah mengajukan aplikasi untuk jaminan investasi di China, menambahkan bahwa pihaknya belum menerima keputusan resmi dari kementerian. Juru bicara Volkswagen mengatakan aplikasi itu bukan untuk investasi langsung di pabrik kelompok Xinjiang atau di mana pun di dekatnya, tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa produk yang dibuat di pabrik di tempat lain di negara itu dapat berakhir di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika