In Picture: Kerjasama BPKP dengan Bank Mandiri
Bank Mandiri bekerjasama dengan BPKP melakukan digitalisasi transaksi pencairan SP2D..
Rep: Prayogi / Red: Yogi Ardhi
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh memberikan sambutan pada acara penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama di Gedung BPKP, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Bank Mandiri bersinergi dengan BPKP melakukan digitalisasi transaksi pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui kanal Kopra Host to Host (Mandiri Corporate Payable) yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Next-G berbasis web milik BPKP atau lebih dikenal dengan Financial Management Information System (FMIS). Layanan ini akan dilengkapi dengan fitur validasi rekening penerima dana, pembuatan ID Billing & pembayaran Pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) secara real time dengan keamanan sistem yang terbaik. (FOTO : Prayogi/Republika.)
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kiri) memberikan cinderamata kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (kanan) pada acara penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama di Gedung BPKP, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Bank Mandiri bersinergi dengan BPKP melakukan digitalisasi transaksi pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui kanal Kopra Host to Host (Mandiri Corporate Payable) yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Next-G berbasis web milik BPKP atau lebih dikenal dengan Financial Management Information System (FMIS). Layanan ini akan dilengkapi dengan fitur validasi rekening penerima dana, pembuatan ID Billing & pembayaran Pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) secara real time dengan keamanan sistem yang terbaik. (FOTO : Prayogi/Republika.)
Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Riduan (dua kiri) bersama Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono (dua kanan) bersiap melakukan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama disaksikan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kiri) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh (kanan) di Gedung BPKP, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Bank Mandiri bersinergi dengan BPKP melakukan digitalisasi transaksi pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui kanal Kopra Host to Host (Mandiri Corporate Payable) yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Next-G berbasis web milik BPKP atau lebih dikenal dengan Financial Management Information System (FMIS). Layanan ini akan dilengkapi dengan fitur validasi rekening penerima dana, pembuatan ID Billing & pembayaran Pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) secara real time dengan keamanan sistem yang terbaik. (FOTO : Prayogi/Republika. )
Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Riduan (dua kiri) bersama Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono (dua kanan) menunjukan nota penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama disaksikan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kiri) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh (kanan) di Gedung BPKP, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Bank Mandiri bersinergi dengan BPKP melakukan digitalisasi transaksi pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui kanal Kopra Host to Host (Mandiri Corporate Payable) yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Next-G berbasis web milik BPKP atau lebih dikenal dengan Financial Management Information System (FMIS). Layanan ini akan dilengkapi dengan fitur validasi rekening penerima dana, pembuatan ID Billing & pembayaran Pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) secara real time dengan keamanan sistem yang terbaik. (FOTO : Prayogi/Republika.)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh memberikan sambutan pada acara penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama di Gedung BPKP, Jakarta, Selasa (31/5/2022).
Bank Mandiri bekerjasama dengan BPKP melakukan digitalisasi transaksi pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui kanal Kopra Host to Host (Mandiri Corporate Payable) yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Next-G berbasis web milik BPKP atau lebih dikenal dengan Financial Management Information System (FMIS).
Layanan ini akan dilengkapi dengan fitur validasi rekening penerima dana, pembuatan ID Billing & pembayaran Pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) secara real time dengan keamanan sistem yang terbaik.
sumber : Republika
Advertisement