REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Ukraina telah mengidentifikasi lebih dari 600 tersangka kejahatan perang Rusia. Jaksa Agung Iryna Venediktova mengatakan, sekitar 80 dari mereka telah dituntut.

"Daftar tersangka termasuk militer, politisi dan agen propaganda Rusia. Sekitar 200 hingga 300 kasus baru kejahatan perang ditambahkan setiap hari," ujar Venediktova, dilansir Aljazirah, Rabu (1/6/2022).

Venediktova mengatakan Estonia, Latvia dan Slovakia telah memutuskan untuk bergabung dengan tim investigasi internasional di Ukraina. Tim investigasi awalnya dibentuk oleh Ukraina, Lituania dan Polandia pada Maret untuk memungkinkan pertukaran informasi dan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang, serta kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mereka bekerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang meluncurkan penyelidikan atas kemungkinan kejahatan perang di Ukraina pada awal Maret.

Kantor Jaksa ICC Karim Khan telah mengerahkan tim yang terdiri dari 42 penyelidik, ahli forensik, dan personel pendukung ke Ukraina. Khan pada Selasa (31/5/2022) mengatakan, ICC sedang berupaya untuk membuka kantor di Kiev untuk mendukung penyelidikan.

Menurut Venediktova, dukungan internasional sangat penting bagi upaya Ukraina menyelidiki semua kemungkinan kejahatan perang. “Kita harus mengumpulkan dan melindungi semuanya dengan cara yang benar. Itu harus menjadi bukti yang dapat diterima di pengadilan mana pun," ujar Venediktova.

Venediktova mengatakan Ukraina telah mengidentifikasi ribuan tersangka kejahatan perang di wilayah Donbas timur. Pasukan Rusia gencar melancarkan serangan mereka di wilayah tersebut.

 “Jika kita berbicara tentang kejahatan perang, ini tentang kemungkinan pemindahan orang, kami memulai beberapa kasus tentang kemungkinan pemindahan anak-anak, orang dewasa ke berbagai bagian Federasi Rusia. Kemudian, tentu saja, kita dapat berbicara tentang menyiksa orang, membunuh warga sipil, dan menghancurkan infrastruktur sipil," kata Venediktova.

Pihak berwenang Ukraina tidak memiliki akses ke wilayah Donbas yang dikuasai Rusia. Namun mereka dapat mewawancarai pengungsi dan tawanan perang. Bukti dan pernyataan saksi disimpan di database markas besar badan peradilan Uni Eropa, Eurojust.

"Secara total, Ukraina telah mengidentifikasi 15 ribu kasus kejahatan perang di seluruh negeri sejak invasi Rusia pada 24 Februari," kata Venediktova.

Toby Cadman, salah satu pendiri Guernica Group dan salah satu kepala Guernica 37 International Justice Chambers di London mengatakan, penyelidikan membutuhkan waktu panjang. Tetapi penting untuk mendokumentasikan kejahatan karena invasi Rusia ke Ukraina masih terus berlanjut.  

Baca juga : Rusia Hentikan Pasokan Gas ke Belanda, Denmark dan Jerman

“Seperti yang kita ketahui Pengadilan Kriminal Internasional tidak akan mampu menangani semuanya. Investigasi kejahatan perang, pada dasarnya kompleks dan dapat memakan waktu bertahun-tahun, seperti yang telah kita lihat di daerah konflik lain seperti Bosnia dan Herzegovina di mana mereka masih menuntut kejahatan perang dari konflik 1992-1995,” kata Cadman.

Cadman mengatakan, mayoritas pelaku adalah militer dan tokoh politik Rusia yang belum tentu mau bekerja sama dalam penyelidikan. Namun dokumentasi kejahatan perang harus terus dilakukan agar barang bukti tetap terjaga.   "Jika kita tidak bisa membawa (Presiden Rusia Vladimir) Putin ke pengadilan hari ini atau besok, kita akan bisa membawa pelaku paling senior ini ke pengadilan suatu hari nanti," kata Cadman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika