REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sangat keberatan jika usulan Kementerian Agama (Kemenag) berkenaan dengan penambahan biaya operasional haji tahun ini sebesar Rp 1,5 triliun membebani jamaah haji tahun berikutnya.

“Apalagi penambahan anggaran tersebut akan dibebankan pada Nilai Manfaat dan Dana Efesiensi Haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” kata anggota Fraksi PPP Muslich Zainal Abidin, Selasa (31/5/2022).

Anggota Komisi VIII DPR itu meminta agar usul penambahan biaya haji dikaji lebih dalam. Dengan demikian pengambilan dana nilai manfaat keuangan haji tidak mengambil jatah calon jamaah haji periode yang akan datang.

Muslich juga menyarankan supaya BPKH dan Kemenag mengoptimalkan anggaran yang sudah ada. Salah satunya dengan menekan biaya yang kurang dirasakan manfaatnya oleh jamaah haji. Di samping itu, Muslich meminta pemerintah untuk menempuh jalur diplomasi melobi pemerintah Arab Saudi yang menaikkan biaya penyelenggaraan haji, terutama biaya paket layanan masyair. 

“Berbagai upaya harus ditempuh sebelum menaikkan biaya operasional haji yang dibebankan pada Nilai Manfaat dan Dana Efesiensi Haji. Jangan sampai tambahan biaya haji tahun ini membebani calon jamaah yang akan datang,” ucapnya.

Apalagi, sampai saat ini terdapat sekitar lima juta calon jamaah haji yang menitipkan dananya kepada BPKH, di mana mereka juga berhak mendapatkan nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana haji. “Persoalan dana haji merupakan hal yang sensitif serta dilihat dan dinilai oleh rakyat. Oleh karena itu, kami meminta Kemenag khususnya BPKH agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan haji,” pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika