Tuesday, 11 Muharram 1444 / 09 August 2022

Tuesday, 11 Muharram 1444 / 09 August 2022

11 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

China Tolak Protes Filipina Soal Larangan Mencari Ikan di Perairan LCS

Kamis 02 Jun 2022 04:06 WIB

Red: Nur Aini

Landasan terbang buatan China terlihat di samping bangunan di pulau buatan di Mischief Reef di gugusan pulau Spratlys di Laut China Selatan terlihat pada Ahad.

Landasan terbang buatan China terlihat di samping bangunan di pulau buatan di Mischief Reef di gugusan pulau Spratlys di Laut China Selatan terlihat pada Ahad.

Foto: AP Photo/Aaron Favila
China mengimplementasikan moratorium pencarian ikan selama di Laut China Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Otoritas China menolak protes yang dilayangkan pihak Filipina terkait larangan mencari ikan di wilayah perairan Laut China Selatan.

"China tidak dapat menerima tuduhan yang tidak beralasan dari Departemen Luar Negeri Filipina (DF)," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian di Beijing, Rabu (1/6).

Baca Juga

Menurut dia, China mengimplementasikan moratorium pencarian ikan selama di Laut China Selatan selama musim panas sebagai hal yang normal dalam melindungi sumber daya hayati kelautan. "Ini juga sejalan dengan hukum laut internasional, termasuk Unclos, sehingga China tidak akan menerima tuduhan Filipina yang tidak berdasar itu," ujarnya.

Zhao berharap pihak Filipina melihat persoalan itu dalam perspektif yang objektif dan benar serta bersungguh-sungguh memenuhi kewajiban sebagai negara pesisir di Laut China Selatan dalam meningkatkan pembangunan perikanan berkelanjutan di kawasan. DFA, Senin (30/5), mengajukan protes kepada China atas moratorium pencarian ikan.

Dalam nota diplomatik tersebut DFA menyebutkan moratorium tersebut mencakup wilayah Laut Filipina Barat yang berada di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Filipina. DFA juga mengutip putusan Arbitrase Laut China Selatan yang dikeluarkan pada 12 Juli 2016 terkait hak kedaulatan Filipina atas sumber daya hayati eksklusifnya di zona ekonomi. China dan Filipina adalah negara yang terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile