LPPOM MUI DIY : Industri Halal Dukung Peningkatan Ekonomi
Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Yusuf Assidiq
Produk Halal diperlihatkan saat konferensi pers Indonesia Industrial Moslem Exhibition (ii-motion) di Jakarta. Kementerian Perindustrian menyelenggaraan Indonesia Industrial Moslem Exhibition (ii-Motion) secara virtual pada 3-5 Juni 2021. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pasar kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), khususnya yang bergerak di bidang fesyen muslim dan produk halal sehingga mampu berdaya saing secara global. Foto: Tahta Aidilla/Republika. | Foto: Tahta Aidilla/ Republika
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) DIY menyebut, pariwisata halal dapat mendukung perekonomian secara signifikan. Direktur LPPOM MUI DIY, Tridjoko Wisnu Murti mengatakan, ekonomi halal sudah menjadi mayoritas di dunia saat ini.
Namun, penerapan pariwisata halal ini di Indonesia masih belum maksimal. Menurut Tri, pariwisata halal ini masih harus terus dikembangkan di Indonesia, khususnya di DIY.
"Halal menjadi bagian penting karena ekonomi halal itu menjadi mayoritas di berbagai penjuru dunia. Ekonomi pariwisata itu di-support oleh ekonomi halal, kita sendiri yang belum optimal melakukannya dan itu yang perlu kita kembangkan," kata Tri kepada Republika.co.id, belum lama ini.
Tri menyebut, saat ini industri pariwisata masih belum banyak didukung oleh pelaku yang mengajukan sertifikasi halal. Padahal, dengan sertifikasi halal ini dinilai akan dapat meningkatkan kunjungan wisata dan akan berdampak pada peningkatan ekonomi.
"Saya selalu mengingatkan kepada mereka (pelaku usaha), sebenarnya lama tinggal wisatawan di suatu tempat itu terkait dengan daya dukung wisata halal itu," ujarnya.
Tri pun tidak menampik masih adanya kekurangan sumber daya manusia untuk pengembangan pariwisata halal ini. Untuk itu, diharapkan seluruh pihak terlibat dapat berkontribusi mengembangkan wisata halal dalam rangka meningkatkan perekonomian.
"Kalau mengandalkan SDM saja mungkin terbatas, tapi bukan berarti harus ditinggalkan. Tapi SDM untuk menghadapi pemasukan negara, devisa yang baik atau pun mendorong kinerja industri pariwisata dalam negeri itu harus di-support maksimal," jelas Tri.
Terkait dengan adanya pelonggaran protokol kesehatan seperti diperbolehkannya tidak menggunakan masker di area terbuka, hal ini menurutnya juga harus dijadikan peluang untuk mengembangkan pariwisata halal.
"Ini sudah semakin dibuka dan disambut dengan persiapan yang baik. Kita mengingatkan lagi hotel dan pelaku lainnya mendaftar untuk sertifikat halal. Sudah banyak (yang mendaftar), tapi asosiasinya belum bergerak (maksimal)," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
