REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Hak Asasi Manusia Internasional menyatakan, Selasa (1/6/2022), penanganan kejahatan Israel terhadap Palestina dinilai sangat lamban. Lambannya langkah internasional ini karena tidak adanya kemauan politik di antara pemerintah Barat.
"Kelambanan internasional atas kejahatan Israel terhadap Palestina adalah karena kurangnya kemauan politik di antara pemerintah Barat," kata perwakilan senior dari beberapa organisasi hak asasi manusia dilansir dari The New Arab, Kamis (2/6).
Para pemimpin Amnesty International, Human Rights Watch, Al Haq, Democracy in the Arab World Now (DAWN), dan B'TSelem berbicara tentang temuan mereka pada diskusi panel berjudul 'Menanggapi Apartheid di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina; kewajiban Inggris di bawah hukum internasional'. Acara tersebut diselenggarakan oleh Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina di London.
Mereka menekankan perlunya dukungan publik dan kesadaran warga Palestina untuk menekan pemerintah mereka guna membantu mengakhiri apartheid Israel. Menurut Wakil Direktur Program Hukum dan Kebijakan di Amnesty International Solomon Sacco, pemerintah Palestina memiliki kewajiban bekerja sama untuk mengakhiri pendudukan Israel.
“Jika pemerintah kita ingin ini berakhir, itu tidak akan sulit,” katanya.
Direktur eksekutif DAWN Sarah Leah Whitson mengatakan Israel mengekspor taktik represi otoriternya ke negara kita" untuk menghukum para pengkritiknya di luar negeri. "Kita sekarang telah memasuki tahap di mana pemerintah kita sendiri harus memilih antara kepentingan pemerintah Israel untuk mempertahankan impunitasnya dengan segala cara, dan kepentingan hak dan kebebasan kita yang berharga warga negara mereka sendiri," kata Whitson.
Direktur eksekutif Al Haq, Shawan Jabarin mengatakan negara-negara Barat tahu betul situasi di lapangan, dan harus secara konsisten menerapkan standar mereka sendiri di semua konflik dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Dia menyerukan kemunafikan pemerintah Barat karena memberikan sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina, sementara mengabaikan pendudukan Israel selama beberapa dekade.
“Ketika Anda melihat situasi di Ukraina, saya melihatnya sebagai kesempatan (untuk meningkatkan kesadaran tentang Palestina) untuk mendorong mereka, atau setidaknya memojokkan mereka, di depan rakyat mereka sendiri,” kata Jabarin.
"(Pemerintah Barat) menggunakan semua hal yang telah kami serukan sepanjang waktu, hak untuk menentukan nasib sendiri, menjatuhkan sanksi, dan tidak hanya pada tingkat ekonomi tetapi pada tingkat diplomatik terhadap Rusia."
Semua panelis, bagaimanapun, menekankan ada harapan di depan mata. “Ketika Anda berbicara dengan pengacara dan pemerintah Barat, tidak ada tanggapan logis, legal, moral terhadap penelitian kami. Dan itu adalah tempat yang sangat baik,” kata Sacco dari Amnesty.
"Itu tidak berarti kami memiliki kemauan politik, dan kami masih harus menempuh perjalanan panjang sebelum kami mendapatkan kemauan politik dan itu berarti berkampanye, itu berarti pendidikan, itu berarti advokasi. Ini perjuangan yang panjang, tapi kami akan sampai di sana," ujarnya.
https://english.alaraby.co.uk/news/uk-lacks-political-will-act-palestine-rights-groups
