Gakoptindo Desak Pemerintah Pangkas Birokrasi Kebijakan Kedelai
Rep: Bowo Pribadi/ Red: Fernan Rahadi
Seorang pekerja menimbang kedelai di gudang penyimpanan. (ilustrasi) | Foto: Antara/Arif Firmansyah
REPUBLIKA.CO.ID, SALATIGA -- Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendesak Pemerintah memperpanjang program bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai. Pasalnya program yang dilaksanakan selama empat bulan mulai April hingga Juli 2022 ini belum dapat terserap dengan optimal.
"Perpanjangan program ini untuk menghabiskan pagu 800 ribu ton kedelai yang telah disediakan," ungkap Ketua Umum Gakoptindo, Aip Syarifudin saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Gakoptindo, di Grand Wahid Hotel Kota Salatiga, Kamis (2/6) malam.
Menurut Aip, penyaluran subsidi kedelai pada April 2022 seharusnya 200 ribu ton, namun yang terserap hanya 23 ribu ton. Sedangkan pada bulan Mei 2022 relatif ada peningkatan menjadi sekitar 25 ribu ton.
Ini terjadi karena perajin yang bermodal kecil tidak bisa membayar di muka. Persoalan administrasi juga mengganjal penyerapan subsidi kedelai karena masih ada Kopti yang tidak mampu memenuhi syarat administrasi.
Semua Kopti telah berdiri puluhan tahun, namun masih banyak administrasi perizinannya yang belum diurus. Sehingga setelah diurus izinnya dan digunakan untuk menyerap subsidi ternyata juga belum bisa.
Sehingga persoalan ini akan diperjuangkan Gakoptindo agar semua Kopti yang sudah berizin bisa menyerap subsidi kedelai. "Kami juga ingin pembatasan nomor induk koperasi bagi Puskopti, Primkopti dan Kopti yang telah berjalan paling sedikit satu tahun dapat dihilangkan," katanya menambahkan.
Di sisi lain Aip juga menyoroti peran Kementerian Perindustrian yang disebutnya justru kian menambah panjang birokrasi. "Peran kementerian tersebut semestinya dapat dioptimalkan pada program penguatan lainnya," kata Aip.
Terpisah, Sekretaris Gakoptindo, Hugo Siswaya menambahkan, peran Perum Bulog mestinya dapat dioptimalkan Pemerintah. "Perajin yang dibutuhkan itu apa sih? Hanya kepastian dan kemudahan dalam ketersediaan pasokan, distribusi, dan harga kedelai," katanya.
Maka ini bisa menjadi tugas Bulog yang didukung Badan Pangan Nasional untuk menciptakan iklim yang keberlanjutan. "Selain itu Kementerian Koperasi dan UKM mestinya jiga mendukung program Gakoptindo dalam merevitalisasi Primkopti dan Puskopti sebagai koperasi di sektor riil," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
