Jumat 03 Jun 2022 22:32 WIB

Pemerintah Target Belanja Produk Dalam Negeri senilai Rp 400 Triliun

AKEN lakukan sosialisasi agar produk lokal masuk target belanja Pemerintah

Rep: Novita Intan / Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Pemerintah terus menggenjot pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk belanja produk dan jasanya. Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) berupaya mendata dan mengembangkan sistem, edukasi, sosialisasi agar produk dalam negeri masuk e-katalog nasional. Hal ini merespons target pemerintah belanja produk dalam negeri senilai Rp 400 triliun.
Foto: Istimewa
Pemerintah terus menggenjot pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk belanja produk dan jasanya. Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) berupaya mendata dan mengembangkan sistem, edukasi, sosialisasi agar produk dalam negeri masuk e-katalog nasional. Hal ini merespons target pemerintah belanja produk dalam negeri senilai Rp 400 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) berupaya mendata dan mengembangkan sistem, edukasi, sosialisasi agar produk dalam negeri masuk e-katalog nasional. Hal ini merespons target pemerintah belanja produk dalam negeri senilai Rp 400 triliun.

Sekretaris Jenderal AKEN, Budi Pramana Ginting mengatakan untuk membantu pemerintah kembali menghidupkan dan memajukan Industri Pengadaan Barang dan Jasa dan UMKM yang terdampak selama masa pandemi dua tahun terakhir, pihaknya bersama stakeholder terkait menggelar selama dua hari menggelar Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022.

Pengadaan berkelanjutan (sustainable procurement) adalah program praktik pengadaan yang menimbulkan dampak positif lingkungan sosial dan ekonomi dan sustainable procurement sudah memiliki standar ISO 20400:2017. Dari sektor pemerintah program ini dikenal dengan sustainable public procurement (SPP). 

“Tujuan pengadaan berkelanjutan untuk memaksimalkan Value for Money dengan memasukan tiga kriteria  yaitu ekonomi, aspek sosial dan lingkungan hidup dalam proses pengadaan barang/jasa,” ujarnya, Jumat (3/5/2022).

Jika dilihat dari berbagai aspek dalam pengadaan berkelanjutan, banyak upaya yang harus dilakukan para pihak dalam merealisasikannya dengan risiko dan biaya yang tidak kecil. Namun demikian inisiatif  pengadaan berkelanjutan mendorong terpenuhinya harapan pengguna barang/jasa, mendorong terciptanya keunggulan kompetitif melalui fungsi pengadaan barang/jasa serta mendorong adanya inovasi menuju pengadaan berkelanjutan. 

"Kami mengangkat sustainable procurement sebagai langkah membantu mensukseskan program pemerintah dalam menjalankan sustainable public procurement dan membantu para stakeholder dalam  menjualkan produk mereka kepada user yang dalam hal ini pemerintah dan UMKM," ucapnya.

Sementara itu Ketua Umum AKEN Sutardi menambahkan stakeholder yang produknya masuk e-katalog nasional berupaya menjaga etika yang harus dipertahankan, salah satunya produk tersebut adalah buatan Indonesia. 

"Tahun ini kami targetkan masuk e-katalog nasional satu juta produk sesuai dengan program pemerintah. Kami juga menggandeng seluruh anggota yang saat ini berjumlah 102 anggota dari berbagai sektor termasuk UMKM agar produknya masuk e-katalog nasional," ucapnya.

Barang-barang yang termasuk pada sustainable procurement diantaranya Kertas, termasuk sub produk misalnya kertas foto copy dan kertas grafis, kertas tisu (Kertas toilet, tissue dapur, sapu tangan); furnitur, termasuk sub-produk tertentu. Misalnya: mebel kayu, furniture rotan/bambu; peralatan listrik dan elektronik, termasuk sub-produk tertentu seperti komputer dan laptop, printer dan perangkat multifungsi AC, pusat data, cahaya dan lumineer; peralatan pengolahan limbah medis (Autoclave dan Microwave Hybrid). Konstruksi, termasuk sub-produk seperti jasa konstruksi (desain bangunan, konstruksi dan manajemen), semen dan agregat bahan konstruksi berbasis kayu; grup produk lain yang relevan makanan dan minuman, tekstil; produk sekali pakai dan kemasan plastik termasuk file folder stasioner yang terbuat dari plastik.

ISPE 2022 ini merujuk pada sebuah inisiatif global yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam dekade terakhir yaitu Sustainable Development Goals (SDG) 2030 untuk menghilangkan kemiskinan, menjamin kesetaraan dan mengurangi efek dari pemanasan global untuk melindungi pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap negara harus memiliki Program untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya pengadaan berkelanjutan (sustainability procurement). 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement