REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan calon dari luar partai ataupun para ketua umum partai, punya peluang sama untuk diusung menjadi calon presiden (capres).
“Baik Pak Airlangga, saya, Pak Harso, ataupun putera-puteri terbaik bangsa yang lain bisa dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Bersatu ini,” kata Zulhas, yang juga Wakil Ketua MPR RI ini, Sabtu (4/6/2022).
Namun, lanjut dia, saat ini KIB masih fokus bicara ide, gagasan. KIB belum berbicara di tahap siapa-siapa saja calonnya. “Semua pihak memiliki kesempatan yang sama,” ungkapnya.
Mengenai peluang dirinya diusung KIB sebagaimana Golkar mengajukan nama Airlangga Hartarto, Zulhas tidak menampik. Tetapi, ia menegaskan bahwa salah satu fokus koalisi adalah mendorong agar pemilu yang akan datang bisa diikuti oleh sekurangnya tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Semangat besarnya adalah menghindari polarisasi dan perpecahan, seraya membuka pintu selebar-lebarnya, menggelar karpet biru, kuning, dan hijau untuk siapapun putera-puteri terbaik bangsa yang ingin mengabdi kepada negaranya,” ungkapnya.
Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Sabtu (4/6/2022), menggelar event akbar Silaturahim Nasional. Anggota KIB yaitu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan mengumpulkan seluruh pimpinan harian DPP dan ketua-ketua DPD/DPW tingkat Provinsi di Jakarta untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman antar partai koalisi.
Selain itu, masing-masing ketua umum partai akan menyampaikan pidato politiknya. Momen ini dipercaya akan menjadi salah satu penentu arah politik Indonesia menuju Pemilu 2024.
Seluruh pimpinan DPW PAN dari 34 Provinsi sudah berkumpul di Jakarta. Begitupun Partai Golkar dan PPP. Sekitar 200 undangan akan hadir di Hutan Kota Pelataran petang nanti untuk gelaran Silaturahim Nasional KIB dan penandatangan nota kesepahaman. “Ini koalisi yang semarak. Koalisi Kuning, Ijo, Biru. KIB,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika