REPUBLIKA.CO.ID., BRUSSELS -- Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell menyesalkan keputusan terbaru Rusia tentang pemberian paspor kepada warga Ukraina sebagai upaya untuk "secara paksa mengintegrasikan" wilayah Ukraina di bawah kendali militer.
Dalam sebuah pernyataan pekan lalu, Borrell “mengutuk keras” dekrit presiden Rusia tentang pemberian kewarganegaraan yang ditandatangani pada 25 Mei dan 30 Mei.
Keputusan tersebut menyederhanakan prosedur kewarganegaraan Rusia dan penerbitan paspor untuk warga Ukraina dari wilayah Kherson dan Zaporizhzhia yang berada di bawah kendali militer Moskow, dan anak di bawah umur tanpa pendamping dan orang yang tidak mampu secara hukum dari wilayah ini, serta dari wilayah Donetsk dan Luhansk.
Borrell mengungkapkan bahwa UE menganggap langkah ini sebagai upaya Rusia “untuk secara paksa mengintegrasikan bagian-bagian wilayah Ukraina” dan blok tersebut tidak akan mengakui paspor ini.
Dia juga mengutuk upaya Rusia untuk menggantikan “otoritas Ukraina yang dipilih secara demokratis dan sah,” termasuk pengenalan mata uang paralel ke hryvnia Ukraina, serta materi pendidikan di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia.
Dia menekankan bahwa upaya ini bertentangan dengan hukum internasional, dan Rusia bertanggung jawab karena semakin merusak integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina.
Uni Eropa telah mengalokasikan EUR2 miliar (USD2,15 miliar) dalam bantuan militer ke Ukraina dan mengerahkan lebih dari EUR4 miliar dalam bantuan keuangan makro, bantuan kemanusiaan, dan dukungan untuk negara-negara Uni Eropa yang menampung pengungsi dari Ukraina sejak perang Rusia-Ukraina dimulai pada 24Februari.