Sebanyak 77,18 persen pemilih dalam referendum 5 Juni menyetujui amandemen dan membuka jalan untuk mengubah 33 atau sepertiga pasal dari dokumen yang awalnya diadopsi pada 1995.

Kementerian mengatakan reformasi ini bertujuan untuk menjauh dari "sistem super-presidensial" dengan memperkuat parlemen, otoritas lokal, dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia.

Sebanyak 10.012 TPS didirikan dan partisipasi pemilih mencapai 68,06 persen.

"Referendum bisa dianggap sah," ujar ketua komisi pemilihan Nurlan Abdirov.

Kementerian mengatakan jumlah pemilih yang menolak proposal mencapai 18,66 persen, sementara 4,16 persen dari surat suara tidak sah.

“Referendum adalah momen bersejarah bagi Kazakhstan. Amandemen Konstitusi yang disetujui berarti fase baru dalam pengembangan kenegaraan kita untuk memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia dan lembaga-lembaga demokrasi di Kazakhstan,” kata Menteri Luar Negeri Mukhtar Tileuberdi.

“Perubahan ini akan menghasilkan persaingan yang lebih besar dalam sistem politik negara kita dan memperluas partisipasi warga negara dalam tata kelola negara.

“Satu perubahan penting adalah larangan tegas terhadap hukuman mati, yang akan tertulis  dalam Konstitusi baru, sejalan dengan komitmen kami menurut Protokol Opsional Kedua pada Kovenan 1966 tentang Reformasi Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Parlemen kami tahun lalu," terang Tileuberdi.

Berterima kasih kepada pengamat domestik dan asing yang memantau referendum, Tileuberdi mengatakan "kami melihat ini sebagai dukungan yang jelas dari komunitas internasional" dan "agenda reformasi" Presiden Kassym-Jomart Tokayev.

"Ini hanya langkah pertama untuk membangun Kazakhstan Baru," kata Tileuberdi.

"Pekerjaan signifikan terbentang di depan untuk menerapkan amandemen di tingkat konstitusional dan legislatif, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan semua mitra kami saat memasuki babak baru dalam sejarah modern Kazakhstan."

Referendum "akan memfasilitasi transformasi komprehensif dari seluruh model negara bagian Kazakhstan, termasuk transisi dari bentuk pemerintahan 'super-presidensial' ke republik presidensial dengan parlemen yang berpengaruh dan pemerintahan yang akuntabel," ungkap kementerian.

Selain itu, kekuasaan Presiden akan berkurang dan peran parlemen serta pemerintah daerah akan diperkuat secara signifikan.

Mekanisme perlindungan hak asasi manusia juga diperkuat, termasuk dengan pembentukan kembali Mahkamah Konstitusi dan pemberian mandat konstitusional kepada Komisaris Hak Asasi Manusia.

Menurut pernyataan itu, Presiden Tokayev sebelumnya mengatakan tujuan utama reformasi konstitusi 'adalah demokratisasi negara dan memperluas kesempatan bagi orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.'"