Selasa 07 Jun 2022 16:01 WIB

Ridwan Kamil Sebut Ratusan Sekolah Swasta Siap Gratiskan Siswa Miskin

Disdik Jabar terus mendesain agar PPDB di Jabar dapat membela masyarakat miskin.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (ketiga kanan) didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi (kedua kanan) memberikan keterangan pers usai memantau sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Jalan Dr Rajiman, Kota Bandung, Selasa (7/6/2022). Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA sederajat di Jawa Barat mencapai 704.592 kursi dan pendaftarannya dimulai serentak 6 Juni hingga 10 Juni 2022. Foto: Republika/Abdan Syakura
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (ketiga kanan) didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi (kedua kanan) memberikan keterangan pers usai memantau sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Jalan Dr Rajiman, Kota Bandung, Selasa (7/6/2022). Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA sederajat di Jawa Barat mencapai 704.592 kursi dan pendaftarannya dimulai serentak 6 Juni hingga 10 Juni 2022. Foto: Republika/Abdan Syakura

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar Ridwan Kamil membawa kabar gembira untuk siswa miskin yang akan bersekolah di sekolah swasta. Menurut Ridwan Kamil, salah satu pembelaan terhadap warga miskin di Jawa Barat adalah Pemprov Jabar memiliki program memberikan bantuan keuangan kepada warga miskin yang bersekolah di swasta.

Ridwan Kamil mengatakan, tahun ini pihaknya membuat Program Sekolah Swasta Peduli Dhuafa. Jadi, kemungkinan akan ada ribu-ribu anak dhuafa yang nanti sekolahnya di swasta, tidak perlu bayar sekali selama 1 sampai 3 tahun.

"Ini gotong royong yang luar biasa. Oleh karena itu, sampaikan lewat media, Pak Gubernur menyampaikan terima kasih kepada semua sekolah swasta, yayasan swasta yang mengratiskan anak-anak dhuafa yang dulunya hanya satu sekolah swasta saja sekarang ratusan sekolah swasta yang ikut dalam program keadilan untuk warga miskin," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil saat memantau Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap 1 di Kantor Dinas Pendidikan Jabar, Selasa (7/6).

Menurut Ridwan Kamil, pada tahun lalu hanya 70 siswa keluarga tidak mampu  yang difasilitasi sekolah gratis oleh yayasan maupun sekolah swasta. Di tahun ini, kemungkinan besar akan bertambah hingga ribuan siswa yang dapat difasilitasi gratis di sekolah swasta. 

"Sekarang ratusan sekolah mau bergabung, dan hasil hitungan kita tadi saja, satu kota sudah 700 an kursi gratis. Kalikan 27, saya asumsikankan beribu-ribu di atas 5.000 kira-kira," katanya. 

Emil berharap, pada PPDB 2022 ini menjadi yang paling adil dan transparan. Pihaknya pun melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat terus mendesain agar PPDB di Jabar dapat membela masyarakat miskin.

Salah satu pembelaan warga miskin di Jabar adalah, dengan memberikan bantuan keuangan kepada warga miskin yang sekolahnya di swasta. "Mau sekolah negeri swasta sama saja, kesuksesan tidak selalu diukur oleh sekolah formal," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi menyampaikan, sejak tahun lalu telah membuka upaya agar yayasan atau sekolah swasta juga turut membantu berbentuk program kepedulian untuk menggratiskan warga miskin. 

Tahun kemarin, khusus Bandung saja, ada 70 siswa dari keluarga tidak mampu yang difasilitasi oleh sekolah swasta. Tahun ini, Dedi kembali menyampaikan ke seluruh cabang dinas untuk membuka Program Sekolah Swasta Peduli Kaum Dhuafa dan KETM.

"Ternyata, ketika tadi (pertemuan)virtual, ada 21 sekolah dan yayasan SMA/SMK swasta di Kota Bandung dengan total kuotanya mencapai 748, mereka siap menampung dan menggratiskan warga miskin selama tiga tahun," katanya.

Menurutnya, bilamana beberapa sekolah di Jabar turut serta dalam program ini maka akan menjadi sebuah solusi yang besar di sektor pendidikan. Khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar anaknya bisa meneruskan jenjang pendidikan di level SMA, SMK maupun SLB. 

"Karena di masa pandemi Covid-19 ini, yang miskin bertambah banyak, artinya ada warga miskin baru, sementara jumlah sekolah negeri juga terbatas, maka harus dibuka inovasi tersebut," kata Dedi. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement