Monday, 11 Jumadil Awwal 1444 / 05 December 2022

Monday, 11 Jumadil Awwal 1444 / 05 December 2022

11 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Erick Thohir Angkat Suara Soal Kenaikan Tarif Masuk Candi Borobudur

Selasa 07 Jun 2022 09:12 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Gita Amanda

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Rapat tersebut membahas RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023, usulan BUMN penerima PMN Tahun Anggaran 2023 serta usulan tentang rencana IPO/Right Issue.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Rapat tersebut membahas RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023, usulan BUMN penerima PMN Tahun Anggaran 2023 serta usulan tentang rencana IPO/Right Issue.

Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto
Erick mengaku telah menerima sejumlah masukan terkait kontroversi tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat suara terkait pro dan kontra kenaikan tarif masuk Candi Borobudur yang dikelola PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (Persero) atau TWC. Erick mengaku telah menerima sejumlah masukan terkait kontroversi tersebut.

"Untuk Borobudur, kami mengerti ketakutan banyak pihak bahwa ini cagar budaya luar biasa yang harus dijaga," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Baca Juga

Erick juga memahami jika rencana kebijakan tersebut juga akan memiliki dampak bagi kelestarian budaya dan pariwisata. Erick mengaku ingin memperbaiki proses usulan kenaikan tarif agar mendapatkan keputusan yang terbaik.

"Memang kebijakan itu harus disinkronisasi, kami sebagai korporasi kadang-kadang menerima kebijakan itu pada saat kadang-kadang kita belum mengetahuinya," ucap Erick.

Menurut Erick, sinkronisasi antarkementerian terhadap penugasan BUMN menjadi sebuah keharusan. Erick menyampaikan, kerja sama ini sejauh ini telah cukup berhasil, seperti penugasan dalam bidang infrastruktur dan perhubungan yang mana dia, Menteri PUPR, dan Menteri Perhubungan duduk bersama.

Erick juga mengapresiasi dorongan Komisi VI DPR yang meminta menteri teknis terlibat dengan BUMN dalam rapat dengan komisi lain di DPR. "Supaya tidak terkaget-kaget ketika ada kebijakan yang kita tidak tahu dan akhirnya kita sendiri sulit membedakan buku bersih dan buku penugasan," kata Erick menambahkan.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile