REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat suara terkait pro dan kontra kenaikan tarif masuk Candi Borobudur yang dikelola PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (Persero) atau TWC. Erick mengaku telah menerima sejumlah masukan terkait kontroversi tersebut.
"Untuk Borobudur, kami mengerti ketakutan banyak pihak bahwa ini cagar budaya luar biasa yang harus dijaga," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Erick juga memahami jika rencana kebijakan tersebut juga akan memiliki dampak bagi kelestarian budaya dan pariwisata. Erick mengaku ingin memperbaiki proses usulan kenaikan tarif agar mendapatkan keputusan yang terbaik.
"Memang kebijakan itu harus disinkronisasi, kami sebagai korporasi kadang-kadang menerima kebijakan itu pada saat kadang-kadang kita belum mengetahuinya," ucap Erick.
Menurut Erick, sinkronisasi antarkementerian terhadap penugasan BUMN menjadi sebuah keharusan. Erick menyampaikan, kerja sama ini sejauh ini telah cukup berhasil, seperti penugasan dalam bidang infrastruktur dan perhubungan yang mana dia, Menteri PUPR, dan Menteri Perhubungan duduk bersama.
Erick juga mengapresiasi dorongan Komisi VI DPR yang meminta menteri teknis terlibat dengan BUMN dalam rapat dengan komisi lain di DPR. "Supaya tidak terkaget-kaget ketika ada kebijakan yang kita tidak tahu dan akhirnya kita sendiri sulit membedakan buku bersih dan buku penugasan," kata Erick menambahkan.
