Memperluas Pemasaran Produk UMKM Surabaya
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Muhammad Fakhruddin
Memperluas Pemasaran Produk UMKM Surabaya (ilustrasi). | Foto: Dokumen
REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- E-Peken Surabaya (e-commerce pemberdayaan lan ketahanan ekonomi nang Suroboyo) menjadi salah satu jurus Pemerintah Kota Surabaya untuk memperluas pemasaran produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pahlawan.
Sistem elektronik yang diluncurkan 31 Oktober 2021 tersebut diproyeksikan untuk membangkitkan semangat para pelaku UMKM yang sempat terdampak pandemi Covid-19. Tujuan utamanya adalah kebangkitan ekonomi Surabaya.
Total sudah 2.306 pedagang toko kelontong maupun pelaku UMKM yang menjual produknya di e-Peken Surabaya. Untuk memantik transaksi di e-Peken Surabaya, mulanya Pemkot mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbelanja alat-alat penunjang kerja di sistem elektronik tersebut. Hasilnya, hingga Desember 2021 transaksi e-Peken mencapai Rp 4,8 miliar.
Seiring berjalannya waktu, Pemkot Surabaya kemudian memperluas jangkauan e-Peken Surabaya, dimana masyarakat umum pun bisa melakukan transaksi di sana. Hasilnya pun terbilang sukses. Dimana transaksi e-Peken sepanjang 2022 meningkat drastis. Hingga Mei 2022 saja, transaksi e-Peken mencapai Rp 11,4 miliar
"Artinya terdapat kenaikan transaksi sebanyak 133 persen. Pengguna e-Peken Surabaya saat ini terdiri 12.770 ASN dan 4.412 masyarakat umum. E-Peken Surabaya kami buka tidak hanya untuk ASN agar masyarakat umum ikut mendukung pemulihan ekonomi," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Selasa (7/6/2022).
Dalam upaya menjaga kelangsungan e-Peken Surabaya, Eri mengaku pohaknya terus melakukan monitoring. Pertama, mengelola data penjual (toko kelontong dan UMKM), yakni menginput data toko, data pemilik toko, dan pemantauan produk yang dijual. Kedua, menambah variasi produk melalui fitur usulan dari pembeli. Ketiga, melakukan monitoring harga barang atau melakukan pengecekan harga yang dijual oleh pedagang di e-Peken Surabaya.
"Keempat, menginput Harga Eceran Tertinggi (HET). Kelima, monitoring transaksi penjualan di toko kelontong dan UMKM. Serta keenam, memonitoring transaksi ASN per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)" ujarnya.
Eri meyakini, ketika keberlangsungan e-Peken Surabaya terjaga, maka perputaran ekonomi juga akan terus berjalan. Pemkot Surabaya pun diakuinya terus melakukan pembaharuan sistem elektronik yang digunakan. "Ayo kita pindahkan kebiasaan belanja kita untuk ikut mendukung kebangkitan ekonomi warga dan UMKM Surabaya," kata Eri.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno mengatakan, langkah Pemkot Surabaya untuk membantu memasarkan produk toko kelontong dan UMKM adalah pilihan yang sangat tepat. Apalagi terobosan yang dilakukan Pemkot Surabaya mengedepankan teknologi dalam mempermudah proses transaksi antara penjual dan pembeli.
"Kondisi pandemi Covid-19 saat itu membuat masyarakat tidak bisa beraktifitas di luar rumah. Dengan adanya e-Peken Surabaya ini, tentunya mempermudah masyarakat untuk membeli sebuah produk. Bahkan, bisa diantarkan ke titik lokasi yang dituju," kata Anas Karno.
Anas juga mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya untuk terus mensosialisasikan tata cara penggunaan maupun pendaftaran agar bisa bertransaksi melalui e-Peken Surabaya. Anas memastikan, anggaran yang dikeluarkan Pemkot Surabaya dalam pengembangan e-Peken akan terus dilakukan pengawasan oleh DPRD.
"Program yang bagus pasti juga diikuti oleh anggaran yang bagus. Terkait hal ini pasti akan ada hearing dengan perangkat daetah terkait, untuk berdiskusi mengenai skala prioritas bagi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya peran UMKM dalam mendorong pemulihan ekonomi yang sempat terdampak pandemi Covid-19. Dimana peran UMKM sangatlah besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim. Khofifah mengatakan, 54 persen PDRB Jatim didukung UMKM. UMKM juga menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di Jatim.
"UMKM terbukti menjadi salah satu usaha yang mampu bertahan di tengah pandemi. Di antara gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi, UMKM justru menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan sektor usaha lainnya," ujar Khofifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
