REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev berjanji membuat rencana yang baik untuk mendorong reformasi demokrasi di Kazakhstan. Hal ini disampaikanya setelah mayoritas pemilih menyetujui amendemen konstitusi yang telah dia susun dalam sebuah referendum.
Komisi Pemilihan Umum Pusat mengatakan pada Senin (6/6/2022), 77,18 persen suara mendukung amendemen tersebut, yang mendesentralisasikan pengambilan keputusan di negara kaya minyak itu. Itu juga mencabut status "pemimpin nasional" mantan Presiden Nursultan Nazarbayev. Jumlah pemilih 68,06 persen.
“Kami telah menunjukkan bahwa kami bersatu dalam membangun Kazakhstan yang baru,” kata Tokayev dalam pidatonya pada Senin, dilansir Aljazirah.
“Kita harus meninjau undang-undang yang memungkinkan sekelompok kecil orang untuk memusatkan sumber daya ekonomi negara di tangan mereka dan menikmati status preferensial.”
Tokayev mengusulkan paket reformasi setelah menghentikan upaya kudeta di tengah kerusuhan mematikan pada Januari. Ia juga menyingkirkan mantan pelindungnya Nazarbayev yang berusia 81 tahun dan kerabatnya dari posisi penting di sektor publik.
"Pemungutan suara diadakan sesuai dengan persyaratan demokrasi. Tidak ada paksaan. Hasil referendum telah menjadi simbol jelas pembaruan politik. Warga negara kami menunjukkan tanggung jawab dan patriotisme yang besar. Kami telah menunjukkan bahwa kami bersatu dalam membangun Kazakhstan yang baru dan adil," katanya.
Sebelum krisis Januari, Tokayev secara luas dilihat sebagai penguasa di bawah bayang-bayang Nazarbayev dan kerabatnya yang super kaya. Bahkan setelah mengundurkan diri sebagai presiden, Nazarbayev mempertahankan gelar konstitusional "elbasy", atau "pemimpin bangsa". Ini adalah peran yang memberinya pengaruh atas pembuatan kebijakan terlepas dari posisi formalnya. Konstitusi baru akan mengecualikan status itu.
Berdasarkan Konstitusi yang diperbarui, Tokayev mengatakan akan membentuk model yang lebih efektif untuk berfungsinya semua lembaga pemerintah dan memperkuat mekanisme checks and balances di antara mereka. Transformasi politik yang konsisten akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dan memperkuat kewirausahaan nasional.
"Sekarang kita harus membentuk aturan main yang transparan dan adil dalam perekonomian, untuk mereformasi undang-undang. Penting untuk memberantas semua monopoli buatan dan memasang penghalang yang kokoh untuk korupsi," katanya.
Ia menambahkan, pemerintahannya akan mendukung inisiatif para pengusaha, sepenuhnya melindungi milik pribadi dan meningkatkan persaingan. Ia juga akan bekerja untuk mendiversifikasi ekonomi.
"Kita harus mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan pertanian hasil tinggi dan sistem transportasi dan logistik yang kuat, dan kita harus menciptakan ekosistem digital di mana-mana," ucapnya.
Menurutnya, tenaga kerja, ilmu pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat harus menjadi pendorong utama pembangunan berkelanjutan negara. Hanya dengan cara ini, lanjutnya, negara dapat menciptakan kelas menengah yang mandiri dan ekonomi yang efisien.
"Ekonomi ini akan ditujukan pada distribusi pendapatan yang adil, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan standar hidup yang stabil, dan realisasi diri sepenuhnya dari semua warga negara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika