REPUBLIKA.CO.ID, KUWAIT CITY -- Sebuah supermarket di Kuwait menarik produk-produk India sebagai protes penghinaan Nabi Muhammad oleh dua politisi Partai Bharatiya Janata (BJP) sayap kanan yang berkuasa di India. Pekerja di toko Al Ardiya Co-Operative Society menumpuk teh India dan produk lainnya ke dalam troli belum lama ini.

Di supermarket di luar Kota Kuwait, karung beras dan rak rempah-rempah dan cabai ditutupi dengan lembaran plastik. Tanda-tanda tercetak dalam bahasa Arab berbunyi: "Kami telah menghapus produk India".

"Kami, sebagai orang Muslim Kuwait, tidak menerima penghinaan terhadap Nabi," kata Nasser al Mutairi, CEO toko tersebut seperti dikutip laman TRT World, Rabu (8/6/2022).  

Seorang pejabat di bidang rantai pasokan mengatakan boikot seluruh perusahaan tengah dipertimbangkan. Arab Saudi, Qatar dan negara-negara lain di kawasan itu, serta Universitas Al Azhar yang berpengaruh di Kairo, telah mengutuk pernyataan penghinaan terhadap Nabi dan istrinya Aisyah dalam debat TV oleh juru bicara partai Perdana Menteri India Narendra Modi, Nupur Sharma. 

Sejak itu ia dinonaktifkan dari jabatannya. Juru bicara BJP lainnya dan kepala media partai Delhi Naveen Kumal Jindal dikeluarkan dari partai sayap kanan atas komentar yang dia buat tentang Nabi Muhammad di Twitter. Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara terbaru yang menyuarakan kecamannya atas pernyataan tersebut. 

Pihak UEA mengatakan bahwa pernyataan itu bertentangan dengan nilai dan prinsip moral dan kemanusiaan. Kementerian luar negeri UEA menggarisbawahi perlunya menghormati simbol-simbol agama dan melawan ujaran kebencian.

Dalam kritik lebih lanjut terhadap pejabat India, Dewan Kerjasama Teluk, sebuah kelompok payung untuk enam negara Teluk, mengutuk, menolak dan mencela komentar politisi India itu.

Negara-negara Teluk adalah tujuan utama bagi pekerja luar negeri India, terhitung 8,7 juta dari total 13,5 juta di seluruh dunia. Mereka juga importir besar produk dari India dan tempat lain. Kuwait mengimpor 95 persen makanannya menurut menteri perdagangan.

Pernyataan kontroversial itu menyusul meningkatnya kekerasan yang menargetkan minoritas Muslim India yang dilakukan oleh nasionalis Hindu. Ini telah dikuatkan oleh sikap diam Modi tentang serangan semacam itu sejak ia pertama kali terpilih pada tahun 2014.

Selama bertahun-tahun, Muslim India sering menjadi sasaran dalam segala hal, mulai dari gaya makanan dan pakaian mereka hingga pernikahan antaragama.  Kelompok hak asasi manusia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International telah memperingatkan bahwa serangan dapat meningkat.

Mereka juga menuduh partai pemerintahan Modi melihat ke arah lain dan terkadang memungkinkan ujaran kebencian terhadap Muslim. Tercatat terdiri dari 14 persen dari 1,4 miliar penduduk India tetapi masih cukup banyak untuk menjadi populasi Muslim terbesar kedua di negara mana pun. Kendati begitu Partai Modi membantah tuduhan itu, tetapi Muslim India mengatakan serangan terhadap mereka dan keyakinan mereka meningkat tajam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika