REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub menyatakan, ada lima proyek strategis yang termasuk dalam prioritas nasional untuk dilaksanakan pada 2023. "Terdapat lima kegiatan strategis BPTJ yang termasuk dalam prioritas nasional (dengan anggaran) sebesar Rp 105 miliar," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Kemenhub Umar Aris dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2022).
Umar menjelaskan, jumlah pagu indikatif BPTJ tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 259 miliar. Menurut dia, jumlah tersebut telah dialokasikan untuk melaksanakan sejumlah program pembangunan infrastruktur konektivitas dan juga belanja pegawai. Adapun sebesar Rp 105 miliar akan digunakan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan strategis nasional.
Di antaranya, peningkatan bangunan operasional Stasiun Pondok Rajeg, pembangunan fasilitas integrasi perpindahan moda di kawasan Stasiun Bogor, subsidi angkutan penumpang (buy the service) di Kota Bogor beserta pendampingan manajemen proyek, area traffic control system (ATCS) terpadu Jabodetabek, dan fasilitas sistem keselamatan dan transportasi perkotaan di Jawa Barat dan Banten.
"Pada prinsipnya kita ingin hadirkan transportasi yang mengedepankan safety, security, dan services di Jabodetabek," ujar Umar.
Meski begitu, menurut Umar, BPTJ juga membutuhkan tambahan pendanaan sebesar Rp 130 miliar agar semua program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Tambahan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan angkutan perkotaan buy the service sebanyak dua koridor di Kota Bekasi, dua koridor di Kota Tangerang, dan dua koridor di Kota Depok.
Termasuk juga pendampingan manajemen proyek pengembangan yang nilainya sebesar Rp 82,3 miliar. Kemudian, kebutuhan dua unit ATCS sekaligus alat hitung yang nilainya sebesar Rp 47,6 miliar. Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan itu juga meminta dukungan kepada Komisi V DPR untuk implementasi penggunaan anggaran di BPTJ dapat berjalan efisien.
"Karena keterbatasan APBN, sementara tanggung jawab juga kita kerjakan. Kami akan berpikir merekomendasikan pendanaan kreatif," ujar Umar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika