REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempertimbangkan dan memperhatikan usulan DPRD DKI soal gratis bagi 15 kriteria warga pada skema integrasi tarif transportasi massal. "Tentu masukan dari DPRD akan kita perhatikan dan kita pertimbangkan. Prinsipnya kan memang kita menyiapkan fasilitas publik sebaik mungkin dan juga semudah mungkin," ucap Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Riza menyebut bahwa integrasi tarif transportasi itu, tentu tidak hanya bertujuan baik bagi warga Jakarta. Tapi agar semurah mungkin dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga termasuk tarif terintegrasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. "Seperti yang disampaikan oleh teman-teman DPRD itu mengenai kriteria warga," ucapnya.
Selanjutnya, kata Riza, setelah integrasi tarif transportasi disetujui oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta, akan dibahas pimpinan DPRD kemudian disusul Keputusan Gubernur DKI Jakarta. "Karena sudah disetujui DPRD, pak gubernur akan menindaklanjuti enggak lama. Ya kan nanti diatur sesuai Perda aturan poin-poin termasuk harga, kilometer dan lainnya," ujar dia.
Sebelumnya, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menyepakati rekomendasi paket tarif integrasi tigamoda transportasi sebesar Rp 10 ribu, yakni TransJakarta, LRT dan MRT. Meski demikian, Komisi B Bidang Perekonomian menginginkan adanya subsidi penuh pada 15 kelompok masyarakat.
Usulan gratis itu bagi PNS dan pensiunan PNS DKI Jakarta, tenaga kontrak yang bekerja di DKI Jakarta, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), karyawan swasta tertentu, penghuni rumah susun, warga ber-KTP Kepulauan Seribu, dan penerima raskin. Kemudian anggota TNI dan Polri, veteran, penyandang disabilitas, lansia, pekerja rumah ibadah, pengajar PAUD, Jumantik dan Dasa wisma, dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail berharap, dengan penetapan paket tarif integrasi transportasi ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Komisi B, sambung Ismail akan terus memantau perkembangan penerapan paket tarif integrasi setiap enam bulan sekali untuk mengetahui seberapa efektifnya dan menguntungkannya bagi pengguna transportasi umum.
"Nanti kita evaluasi perenam bulan, dari situ nanti kita bisa mengkaji dan melahirkan rekomendasi baru, agar penerapan paket ini bisa benar-benar dirasakan masyarakat," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika